Soal Kenaikan Tarif Transjakarta Bandara Jadi Rp 5.000, Manajemen: Wewenang Pemprov DKI

Menanggapi ini, Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph mengaku menyerahkan kebijakan itu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Untuk diketahui, tarif Transjakarta merupakan wewenang sepenuhnya dari Pemprov. Jadi sebelum ada perubahan dari Pemrov, Transjakarta tidak berwenang untuk menaikkan sedikit pun," ujar Daud kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu (23/8/2023).

Perihal tarif usulan ini, lanjut dia, sedang dalam proses penerbitan kebijakan pemerintah.

"Nanti ketika pemberlakuannya efektif tentunya akan ada pengumuman resmi dari Transjakarta juga," kata Daud lagi.

Adapun usulan kenaikan tarif menjadi Rp 5.000 ini, sambung dia, merupakan rekomendasi sejumlah instansi. Setelah menimbang semakin naiknya biaya operasional bus Transjakarta.

"Melihat dari saran-saran, mereka melihatnya dari biaya operasionalnya yang semakin meningkat dan daya kemampuan bayar dari warga yang sebetulnya cukup memadai untuk dapat membayar Rp 5.000," lanjut Daud.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) merekomendasikan besaran tarif bersubsidi untuk layanan Transjakarta rute SH 1 Kalideres-Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp 5.000.

Penjabat Gubenur DKI Heru Budi Hartono sebelumnya juga telah menyetujui tarif Rp 5.000 untuk Transjakarta rute Terminal Kalideres menuju Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya.

Kata Heru, ia baru akan menyerahkan usulan tarif Rp 5.000 untuk bus transjakarta rute Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta ke DPRD, pekan depan.

Namun, Heru tak menjelaskan waktu yang pasti untuk menyerahkan usulan tarif layanan baru itu.

"Minggu depan (usulan tarif diserahkan) ke DPRD," ujar Heru di Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2023).