Gundah Gulana Pedagang Pasar Tanah Abang yang Semakin "Babak Belur" Dihantam Penjualan "Online"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kian babak belur dengan kondisi dengan menjamurnya perdagangan secara daring (online).

Meski Pasar Tanah Abang disebut sebagai pusat grosir yang terbesar di Asia Tenggara, pedagang di sana justru terancam gulung tikar. Bahkan, ada beberapa toko yang sudah tutup permanen.

Hal itu terlihat ketika Kompas.com berkunjung pada Rabu (13/9/2023). Aktivitas pembeli di pasar itu memang sepi. Di blok B pasar Tanah Abang, banyak pedagang yang berdiam diri menunggu pembeli datang.

Ketika selasar di lantai lower ground (LG) akses timur blok B pasar dilewati, hanya segelintir toko yang didatangi pembeli.

Kondisi tak jauh berbeda juga terlihat di lantai ground atau lantai G. Di lantai yang menjajakan pakaian wanita, remaja, dan anak itu, pedagang juga banyak yang melamun.

Seorang pedagang bernama Galih Budi (23), membenarkan Pasar Tanah Abang kini sepi pembeli. Kondisi ini, kata dia, membuat beberapa toko terpaksa tutup.

"Sepi. Bukan malah sepi lagi, sebagian toko malah pada tutup," ucap Galih saat ditemui Kompas.com di kiosnya, Rabu (13/9/2023) sore.

Digempur penjualan online

Salah satu pedagang bernama E (40) mengatakan, kondisi Pasar Tanah Abang yang sepi pembeli adalah bukti mereka tengah babak belur.

Edi berujar, perlu ada regulasi yang jelas orang-orang jadi berminat untuk kembali ke pasar.

"Buat pemerintah, dipantaulah. Masak pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara kayak kuburan?" kata Edi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/9/2023).

Meski tetap mengakui bahwa persaingan antara pasar online dan pasar offline memang sehat, namun ia tetap menilai bahwa pedagang pasar offline sedang kalah telak dengan kondisi yang ada.

Edi menduga, salah satu hal yang membuat penghasilan pedagang Pasar Tanah Abang terus merugi adalah tentang perbedaan harga sewa kios.

Mereka bisa menggelar lapak dagang di rumah dengan hanya bermodalkan ponsel tanpa beban biaya yang besar. Hal ini membuat mereka bisa menjual barang dagangan dengan harga murah.

"Logikanya kalau online itu enggak sewa toko. Kasarnya tanpa karyawan pun bisa di rumah. Enggak sewa toko, enggak bayar biaya service charge," imbuh Edi.

Mereka bahkan tidak perlu memikirkan beban biaya untuk karyawan. Sementara dari sisi pembeli, mereka tinggal menunggu barang datang dan tidak perlu membuang waktu untuk pergi mencari barang yang dicari.

"Ini kami sewa toko sekian juta, (gaji) karyawan sekian. Otomatis harga barang ikuti beban. Kalau di rumah kan bisa tekan harga, makanya lebih murah. Wajar saja sih itu," tutur dia melanjutkan.

Pemprov diminta atur penjualan daring

Selain diperhatikan, Edi juga menginginkan pemerintah membuat regulasi tentang penjualan pasar daring.

Sebab, masifnya aktivitas pasar daring membuat pembeli enggan untuk datang ke Pasar Tanah Abang.

"Nah, pemerintah mungkin punya regulasi untuk pedagang online bagaimana caranya biar seimbang. Pedagang online jalan, pedagang offline jalan," kata Edi.

Hal senada juga diungkap Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membatasi penjualan di media sosial, TikTok Shop.

"Saat ngobrol dengan teman-teman pedagang di Tanah Abang, mereka itu mengeluhkan sepi buat yang belanja langsung (datang ke toko)," kata Wa Ode, Jumat (15/9/2023).

Ia meminta Pemprov DKI melalui Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati untuk membuat aturan atau regulasi soal penjualan online melalui media sosial.

"Harus melindungi UMKM kita agar gimana mereka eksis. Jadi kalau bisa ada pagarnya lah. Keluhannya mereka 'susah banget lho sejak ada TikTok Shop'," kata Wa Ode.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Evita Nursanty juga menyoroti harga produk yang dijual platform TikTok yang kini merambah menjadi social commerce.

Evita mengatakan harga barang yang ditawarkan di TikTok terlalu murah.

"Kadang-kadang harganya tidak masuk akal (di TikTok), ada Madurasa harganya Rp 1.000. Itu sudah jelas dumping," kata Evita, Selasa (12/9/2023).

Evita mempertanyakan pengawasan yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terhadap TikTok. Ia menilai pengawasan yang dilakukan Kemendag sudah gagal.