Ketua F-PDIP Sebut Saham Bir Bantu Pendapatan Pemprov DKI Selama Pandemi Covid-19

Menurut Prasetyo, pendapatan Pemprov DKI melalui kepemilikan saham di perusahaan bir itu merupakan yang terbesar kedua setelah badan usaha milik daerah (BUMD) Bank DKI.

"Iya waktu kita (pandemi) Covid-19 dapat dana dari situ. Untuk membantu PAD kita, ini kan (pemasukan) Bank DKI, kedua ya PT DLTA itu," ujar Prasetyo saat dihubungi, Senin (30/10/2023).

Prasetyo mengemukakan, Pemprov DKI memiliki saham PT Delta Djakarta Tbk sebesar 26,25 persen yang tercatat pada 2023 ini.

Selain itu, kata Prasetyo, Pemprov DKI tidak pernah diberikan penyertaan modal daerah (PMD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) setiap tahun.

"Iya. Tak pernah kita kasih penyertaan modal lho. Kalau tak salah 26,8 persen sekian, tapi cek lagi," ucap Prasetyo.

Prasetyo sebelumnya meminta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu untuk membaca sejarah keberadaan PT Delta Djakarta Tbk.

Permintaan Prasetyo disampaikan guna menanggapi pernyataan Syaikhu yang menyebut penyebab janji bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak bisa ditunaikan hingga lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta karena PDI-P.

Adapun janji yang dimaksud ialah menjual kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang merupakan produsen bir Anker.

"Suruh baca sejarah PT Delta Djakarta deh. Itu aja jawaban saya," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, saham yang dimiliki Pemprov DKI pada PT Delta Djakarta merupakan hasil tak pernah dibeli, melainkan pemberian sejak zaman Belanda.

"Tujuannya apa? Untuk mengukur sampai sebatas mana pemerintah bisa mengontrol, sampai sebatas mana masyarakat beli dan minum bir," kata Prasetyo.

"Takutnya disalahgunakan oleh anak-anak kecil. Karena saham di bir dibuka oleh Pemprov, dikasih saham 26 sekian persen," ucap Prasetyo.

Prasetyo kembali menekankan bahwa keberadaan saham Pemprov DKI dalam bisnis bir sejatinya untuk mengontrol penjualan supaya tidak semua masyarakat di Ibu Kota dapat membelinya.

"Kalau tidak dikontrol bagaimana nanti masyarakat, nanti bisa mabok semua. Karena itu kan sebagai ibu kota negara, kita ada pariwisata, atau tamu negara. Kok gubernur mau menghilangkan itu? (Bagi) yang tak tahu sejarah PT Delta, bukan masalah ini haram atau tidak haram," ucap Prasetyo.

Sementara itu, Syaikhu sebelumnya menyampaikan, janji Anies tidak bisa terealisasi lantaran partai besar seperti PDI-P yang merupakan partai petahana, tidak setuju.

"Kita punya pengalaman ketika Mas Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, beliau punya program yang sangat bagus yaitu ingin menarik saham dari salah satu perusahaan bir, ternyata itu enggak dilakukan," kata Syaikhu di acara jalan sehat bersarung di Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Minggu (29/10/2023).

"Kenapa? Partai-partai besar ternyata enggak ingin terjadi penarikan saham. Akhirnya enggak terwujud. PDI-P enggak setuju," imbuh Syaikhu.

Syaikhu menyampaikan, partai pengusung memang memiliki peran sentral dalam rencana kebijakan yang diusung oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dia pun menyebutkan, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memiliki banyak program unggulan yang bisa menyejahterakan rakyat.

Ia pun meminta masyarakat Jember siap memenangkan Anies-Muhaimin beserta partai-partai politik pendukungnya. Partai-partai tersebut meliputi PKS, Partai Nasdem, dan PKB.

"Saya berharap pada Pemilu 2024 yang akan datang, selain kita memenangkan pasangan Amin, kita siap memperjuangkan pasangan atau partai pengusung pasangan Amin. Siap? Partai mana itu? PKB, Nasdem, dan PKS," ucap Syaikhu.