Dikritik B2W Inkonsisten, Pemprov DKI Klaim Dukung Pesepeda di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengeklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah memberikan dukungan kepada pengendara sepeda di Ibu Kota dalam setiap aktivitasnya.

Pernyataan Syafrin dilontarkan sebagai buntut kritikan komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dinilai tidak konsisten dalam mendukung kegiatan bersepeda.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendukung penyediaan lajur sepeda yang aman, selamat dan nyaman bagi masyarakat Jakarta," kata Syafrin dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).

Syafrin menegaskan, komitmen Pemprov DKI dapat dibuktikan dengan adanya pengembangan jalur sepeda di beberapa kawasan di Jakarta yang sudah dilakukan sejak 2012 hingga 2022.

"Itu (lajur sepeda) sepanjang 301,084 kilometer, melampaui target seperti yang telah dituangkan Perubahan RPJMD 2017-2022 sepanjang 252,1 km dan Instruksi Sekda Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah terbangunnya lajur sepeda total 298 km," kata Syafrin.

Syafrin menambahkan, penyediaan lajur sepeda juga dilanjutkan secara masif oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2023, Pemprov DKI juga disebut mendukung pesepeda dengan membangun serta memelihara lajur sepeda yang ada di Ibu Kota.

"Pembangunan lajur sepeda 2023 ini dibangun sepanjang kilometer yang berada pada tiga Kawasan, meliputi Kawasan Blok M, Kawasan Barito dan Tebet," kata Syafrin.

"Pembangunan lajur sepeda sebagai first mile dan last mile, menjangkau layanan rute angkutan umum massal dan simpul transportasi, yaitu halte transjakarta, stasiun MRT Jakarta, stasiun LRT Jabodebek, stasiun KRL, dan terminal bus," sambungnya.

Dengan adanya penambahan itu, kini total jaringan lajur sepeda yang telah dibangun di DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga 2023, sepanjang 314,196 kilometer.

Sebelumnya, komunitas pengendara sepeda Bike to Work (B2W) menyebut kebijakan Heru seolah menunjukkan tidak berlanjutnya upaya memfasilitasi para pengendara sepeda di Jakarta.

"Pj Gubernur justru menggusur kebijakan sebelumnya. Kami anggap malapraktik tata kelola jalur sepeda," ujar Ketua Umum B2W Indonesia Fahmi Saimima saat dikonfirmasi, Selasa (7/11/2022).

Fahmi mencontohkan, Pemprov DKI yang tidal lagi menganggarkan pembangunan jalur sepeda pada 2024.

Bahkan, Pemprov DKI juga pernah menggusur pedestrian dan jalur sepeda di wilayah Santa, Jakarta Selatan, untuk merekayasa lalu lintas.

Hal tersebut, lanjut Fahmi, menjadi alasan B2W memutuskan mencabut predikat "Kota Ramah Sepeda" untuk DKI Jakarta yang diberikan pada 2021.

"Kami berpandangan tidak lah baik mempertahankan penghargaan itu. Sedangkan kondisi nyatanya, saat ini, sangat jauh dari apa yang dinilai baik ketika penghargaan diberikan," kata Fahmi.

Fahmi menerangkan, B2W memberikan predikat "Kota Ramah Sepeda" untuk Jakarta karena dianggap mempunyai sistem tata kota yang baik untuk bersepeda.

Pembangunan jalur sepeda juga dilakukan secara masif dengan penyediaan anggaran mencapai Rp 119 miliar untuk tiga tahun.

"Realitasnya malah memperlihatkan adanya langkah-langkah yang sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan itu," kata dia.