Pemprov DKI Buka Kemungkinan Siswa Terlibat Tawuran Dapat KJP Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membuka kemungkinan siswa yang terlibat tawuran untuk mendapatkan kembali Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus setelah dicabut.

"Kalau nanti hasil evaluasi baik, ya bisa diajukan. Tapi nanti kita cek lagi," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat dihubungi, Kamis (17/11/2023).

Namun, harus ada mekanisme yang dilalui siswa itu.

Purwosusilo mengatakan, hasil evaluasi siswa dari sekolah nanti akan diperiksa kembali oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Iya asesmen. Kan ada larangan-larangannya segala macam. Siapa pun yang melanggar larangan sesuai regulasi itu KJP dicabut," ucap dia.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana sebelumnya meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggalakkan sanksi pencabutan KJP bagi siswa yang terlibat tawuran.

"Kami mendorong Pj Gubernur Heru Budi tegas untuk mencabut KJP bagi siswa yang terlibat tawuran. Bahkan di-blacklist, jadi (setelahnya) tidak bisa mengajukan KJP lagi kemudian hari," ujar William dalam keterangannya, Kamis (16/11/2023).

William mengatakan, pemberian sanksi tegas berupa pencabutan KJP diharapkan memberikan efek jera bagi para siswa yang terlibat tawuran atau tindakan kriminal lainnya.

"Kita tidak bisa membiarkan perilaku tercela dari pelajar-pelajar ini. Mereka bukan saja membahayakan diri dan sesama siswa di sekolah, tindakannya juga sudah meresahkan masyarakat," kata William.

Untuk diketahui, sudah ada beberapa KJP dari siswa dicabut akibat terlibat tawuran.

Terbaru, Disdik DKI Jakarta mencabut KJP siswa SMA yang membawa celurit dan hendak membacok satpam di Kalideres, Jakarta Barat.