Kepsek dan Bendahara SDN di Jaktim Diperiksa Disdik Buntut Guru Digaji Rp 300.000

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo berujar, pihak sekolah dipanggil untuk mengonfirmasi persoalan gaji yang diterima guru mata pelajaran agama Kristen di sekolah tersebut.

“Pada hari ini kami memanggil kepsek dan jajarannya, termasuk bendahara juga sebagai tindak lanjut. Mereka itu sudah dipanggil sebelumnya oleh Bidang SD Disdik DKI,” ujar Purwosusilo saat dikonfirmasi, Senin (27/11/2023).

Selain itu, kepala sekolah tersebut juga sudah diperiksa oleh Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdik DKI Jakarta.

Pemeriksaan ini untuk mendalami adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan.

Sebab, guru honorer itu disebut menandatangani kuitansi gaji sebesar Rp 9 juta, tetapi upah yang diterima hanya Rp 300.000.

“Di berita acara pemeriksaan (BAP) di Bidang PTK, karena ini ada indikasi kasus terkait jabatan kepsek, maka ditindaklanjuti Bidang PTK,” ucap Purwosusilo.

Namun, Purwosusilo enggan menjelaskan secara terperinci hasil klarifikasi dan pemeriksaan sementara terhadap kepala SDN Malaka Jaya 10 dan jajarannya.

Dia hanya mengatakan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah proses pendalaman selesai dilakukan, dan Disdik DKI sudah mendapatkan data yang lengkap.

“Kami harus punya data lengkap. Yang jelas, kami sudah konfirmasi ke berbagai pihak, mulai dari pengawas sekolah, guru, kepala sekolah,” ungkap Purwosusilo.

“Terhadap Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan Suku Dinas Pendidikan juga sudah kami lakukan,” imbuh dia.

Untuk diketahui, upah yang dilaporkan tak sesuai dengan kuitansi yang tertulis itu dialami guru honorer di SDN Malaka Jaya 10.

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com dari anggota DPRD DKI, guru SDN itu menandatangani kuitansi dengan honor sebanyak Rp 9.283.708.

"Guru agama Kristen di SD Malaka Jaya 10 Jaktim menandatangani honor Rp 9 jutaan setiap bulan, tetapi dikasihnya hanya Rp 300.000 per bulan," ujar Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak.

Anggota Fraksi PDI-P ini pun menyayangkan gaji yang diterima guru SDN tak sesuai nominal yang tertulis di kuitansi, bahkan jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP).

"Masak guru yang punya posisi penting dan strategis, honor mereka hanya Rp 300.000. Kalau misal dapat Rp 2 juta atau Rp 3 juta itu, karena kebaikan dari kepala sekolah," kata Jhonny.

Jhonny meminta Disdik DKI Jakarta mengevaluasi upah guru honorer. Terlebih, tenaga pengajar itu mengabdi sekolah negeri di Ibu Kota.

“Perlu ada standardisasi dari Disdik DKI Jakarta terkait upah bagi guru-guru honorer di setiap sekolah. Jangan sampai beda-beda tiap sekolah," ucap Jhonny.