Mal Pelayanan Publik Kota Depok Ditargetkan Rampung Bulan Ini, Beroperasi Januari 2024

Mal pelayanan publik itu dibangun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Depok.

Kepala Bidang Pengawasan, Pengaduan, dan Regulasi DPMPTSP Suryana Yusuf mengatakan, per akhir November 2023, pembangunan mal pelayanan publik sudah di atas 90 persen.

"Pembangunan yang ditargetkan rampung akhir Desember ini akan soft launching dengan 13 layanan publik di Januari 2024," kata Suryana dalam keterangannya di situs resmi Pemkot Depok, Rabu (5/12/23).

Suryana mengatakan, rencananya ada 13 pelayanan yang disediakan.

Beberapa di antaranya pelayanan dari badan usaha milik daerah (BUMD) termasuk PT Tirta Asasta, PT Taspen, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Samsat, Imigrasi, Polres, Bank BJB, dan perwakilan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

“Saat ini kami sedang bahas untuk perjanjian kerja sama (PKS)-nya, siapa saja yang akan bergabung dan mengisi meja-meja yang kami sediakan dalam MPP. Untuk sistemnya seperti apa, akan kami kembalikan kepada pelayanan dimasing-masing instansi,” jelas Suryana.

Selain meja untuk 13 pelayanan, lanjut Suryana, terdapat pula ruang pelayanan khusus disabilitas, ruang laktasi, mushala, pojok bermain anak, ruang rapat, dan fasilitas lainnya.

Ia berharap, kehadiran mal pelayanan publik memudahkan masyarakat mengurus segala keperluannya di satu tempat.

"Pada dasarnya kami hanya menyediakan fasilitas tempat. Tentunya pelayanan yang transparan dan akuntabel. Jadi semangatnya, yaitu menyatukan pelayanan dalam satu tempat," ujar dia.

Adapun Pemkot Depok membangun mal pelayanan publik menggunakan dana bantuan yang diberikan Pemprov Jabar.

Kepala DPMPTSP Mangnguluang Mansur mengatakan, bantuan itu senilai Rp 8,8 miliar.

"Kami bisa pastikan, Kota Depok di tahun ini sudah memiliki MPP," kata Mangnguluang, 20 Januari 2023.

Mal pelayanan publik ini dibangun sesuai arahan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Pada 2024, semua kabupaten/kota diharapkan sudah memiliki mal pelayanan publik.