Atasi Tawuran Pelajar di Jakarta, Sosiolog: Pendekatannya Harus Multikomprehensif

"Tawuran pelajar ini bukan masalah yang baru, ini sudah lama terjadi dalam konteks Jakatlrta sejak tahun 1990 di era STM. Dan ini terus berulang sampai sekarang. Pendekatannya memang harus multikomprehensif ya," kata Rakhmat saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/2/2024).

Meski Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi dengan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) pelajar yang terlibat, lagi-lagi tawuran kembali terjadi.

"Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu juga bisa secara simultan, secara berkesinambungan melakukan program-program preventif dengan kampaye antitawuran, bikin program semacam pelajar antitawuran, program-program kampanye yang lebih edukatif dan lebih interaktif untuk mempromosikam antitawuran," ungkap Rakhmat.

Sementara itu, pihak keplisian juga harus hadir secara rutin di setiap sekolah yang berada di wilayah hukum masng-masing.

"Misalnya, Kapolsek atau Kapolres setiap Senin pagi rutin menjadi pembina upacara untuk mempromosikan atau kampanye antitawuran. Nah, itu program yang bisa berjalan secara simultan," ucap Rakhmat.

Selain dua hal tersebut, Rakhmat menyarankan dua lembaga negara harus bekerja sama untuk mengkampanyekan antitawuran melalui media sosial.

Meski begitu, Rakhmat juga mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan tawuran antar pelajar kembali terulang.

"Dari pihak keluarga juga, kontrol keluarga lemah, kurang maksimal. Karena, kalau mereka sudah keluar rumah, mereka sudah lepas kontrol. Itu sudah wilayah anak-anak masing-masing, termasuk juga sekolah ya," imbuh Rakhmat.

"Sekolah itu, ketika anak-anak di dalam sekolah, mereka masih terkontrol. Tapi selepas keluar dari gerbang sekolah, nhh ini yang menjadi problem di situ," pungkasnya.