Tolak Politik Dinasti, Sivitas Akademika UIN Jakarta Desak Jokowi Netral

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Sivitas Akademika dan Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan membentangkan spanduk bertuliskan “Kami Menolak Dinasti Politik”.

Spanduk itu dibentangkan saat pembacaan “Seruan Ciputat” yang berisi kritikan terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2024, Senin (5/2/2024).

Guru Besar Bidang Politik UIN Syarif Hidayatullah Saiful Mujani mengatakan, Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah mendesak presiden dan aparat pemerintahan bersikap netral.

Kepala negara juga harus memfasilitasi setiap aktivitas Pemilu dengan mengedepankan prinsip keadilan.

“Sikap ini lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tetapi juga seluruh sikap dan tingkah laku diri sebagai presiden,” ujar Mujani di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Senin (5/2/2024).

Mujani yang mewakili sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah juga mendesak Presiden mengelola pemerintahan demi kepentingan nasional.

“Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok, dengan mengatasnamakan kepentingan nasional,” kata Mujani.

Menurut sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah, kata Mujani, aktivitas presiden belakangan ini cenderung mengutamakan kepentingan elektoral salah satu peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Bukan lah sikap seorang presiden sebagai negarawan,” ucap Mujani.

Sebagai informasi, terdapat lima poin dalam Seruan Ciputat yang dibacakan Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah pada Senin (5/2/2024).

Pertama adalah mendesak penyelenggara Pemilu 2024, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), agar bekerja profesional dan bertanggungjawab.

“Penyelenggara Pemilu harus dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen, transparan adil dan jujur. Kemudian menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak, mengutamakan kepentingan politik perorangan, kelompok partai dan sebagainya,” kata Mujani.

KPU, Bawaslu, hingga DKPP juga diminta berani menegakkan aturan dan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai peraturan.

Poin kedua adalah mendesak Presiden Jokowi dan para aparat pemerintah, termasuk TNI-Polri agar bersikap netral. Mereka juga harus memfasilitasi seluruh tahapan Pemilu dengan mengedepankan prinsip keadilan.

“Ketiga, mendesak presiden agar bersungguh-sungguh mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional. Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok,” tutur Mujani.

Para Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah juga mendesak agar pengelolaan demokrasi, tidak sekedar dipandang sebagai aturan tertulis.

“(Bukan) aturan tentang boleh, tidak boleh. Lebih dari itu, keadaban atau akhlak demokrasi juga berhubungan erat dengan manfaat dan mudharat bagi kepentingan masyarakat,” ungkap Mujani.

Para sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah menilai keadaban demokrasi di Indonesia saat ini terus merosot, sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi nomor 90 Tahun 2023 ditetapkan.

Poin kelima adalah mendesak kepolisian RI bersikap independen serta menjalankan tugasnya secara profesional. Kepolisian tidak boleh menjadi alat negara untuk menimbulkan ketakutan bagi warga dalam berekspresi.

“Polri adalah alat negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Bukan alat presiden,” pungkas Mujani.