Antusias Mencoblos, Warga Kampung Akuarium: Kami Yakin Anies Menang

"Kami tidak menjanjikan 100 persen, apalagi banyak DPT dari luar, tapi insya Allah kami yakin Anies menang," kata Ketua Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri Dharma Diani saat diwawancarai di Kampung Akuarium, Rabu (14/2/2024).

Diana mengatakan, warga antusias ingin menggunakan hak suara mereka sejak H-1, Selasa malam.

Bahkan, ada yang mengaku tak bisa tidur menanti hari pencoblosan. 

"Alhamdulillah ya, kalau antusiasme, dari kemarin mereka sudah enggak sabar, malahan ada yang cerita aduh sudah deg-degan, ada yang gemeteran dan lain sebagainya," kata Diana.

Di Kampung Akuarium, terdapat TPS 035. Ada sekitar 273 DPT dengan rincian 152 laki-laki dan 122 perempuan yang termasuk wilayah RT 012 RW 004.

Panitia memilih gedung blok C yang berada tepat di pinggir jalan sebagai lokasi TPS untuk memudahkan pemilih.

"Kalau kami kan (ada) blok A, B, C, dan D ya, kami cari yang di depan jalan, yang lebih luas, dan kebetulan cuaca kan enggak mendukung, jadi ambilnya di blok C, pinggir jalan langsung," ujar Diana.

Ia berharap, siapa pun pejabat negara yang terpilih nantinya dapat lebih berpihak kepada rakyat kecil.

"Semoga yang (terpilih) berpihak kepada masyarakat seperti kami dan semoga Indonesia jauh lebih baik dan enggak ada kerusuhan, aman, damai, tentram," ujar dia.

Kampung Akuarium dulunya digusur oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Di era kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI setelah Ahok, Pemprov DKI dan warga Kampung Akuarium sepakat membangun selter di lahan bekas gusuran pada 2018.

Pemprov DKI akhirnya membangun kembali Kampung Akuarium. Pembangunan itu ditandai dengan peletakan batu pertama pada 17 Agustus 2020.

Beberapa waktu lalu, sempat terjadi polemik mengenai pemasangan spanduk “Selamat Tahun Baru, Presiden Baru” bergambar pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) di sana. 

Spanduk itu sempat dicopot karena Kampung Akuarium dianggap sebagai aset milik Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, tidak boleh ada spanduk politik di sana.

Namun belakangan spanduk-spanduk itu kembali dipasang karena sudah mendapat izin dari Bawaslu.