Sebut Banyak Kecurangan dalam Pilpres 2024, TPN Ganjar-Mahfud: Laporan Kami Tak Ada yang Diproses

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy, mengatakan hal-hal yang tidak sejalan demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini sudah mereka suarakan.

"Berapa banyak laporan kami di Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) itu berhenti di Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)?" ucap Ronny dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu (14/2/2024).

Menurut Ronny, sudah jelas pelanggaran terjadi di lapangan selama Pemilu 2024 ini berlangsung, termasuk adanya dugaan pidananya. Namun, laporan itu kebanyakan tidak diproses.

"Pelanggaran itu dialihkan pertanggungjawabannya pada pihak lain dan pakai undang-undang lain. Ini yang jadi pertanyaan buat kami," kata dia.

Proses yang mandek tersebut, kata Ronyy, sama saja tidak memberikan contoh yang baik terhadap rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fadli Zon menyebut proses Pemilu 2024 berlangsung lebih baik dibanding Pemilu sebelumnya.

Fadli menyampaikan, ada beberapa kejadian yang dianggap merugikan pihaknya pada Pemilu 2019. Namun, ia menyebut tidak menemukan kejadian yang terjadi pada Pemilu 2019 dalam Pemilu kali ini.

"Pada 2019 itu segala macam, ada yang namanya persekusi, penangkapan-penangkapan. Nah, sekarang ini relatif tidak ada ya, tidak ada penangkapan," jelasnya.

Lebih lanjut, Fadli berharap tidak ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur lebih banyak seperti Pemilu 2019.

"Dan mudah-mudahan tidak ada petugas KPPS yang meninggal (lebih banyak), mudah-mudahan. Waktu itu kan ratusan yang meninggal ya, mudah-mudahan enggak ada lah," tuturnya.