"Kalau misal nanti memang mau melibatkan UMKM dan ada tata caranya, semoga enggak dipersulit hingga warteg jadi susah gabung," ucap Aji kepada Kompas.com, Rabu (28/2/2024).
Aji mengungkapkan, konteks sulit yang dimaksud adalah tata cara dan syarat berkas yang kompleks dan terlalu banyak.
"Kalau berkas administrasi seperti data diri bukan jadi persoalan, saya yakin pemilik warteg lain tuh untuk data KTP atau KK masih mau, selagi masih menguntungkan bisnis," ujar Aji.
Tak hanya itu, Aji juga menyanggupi jika perlu memberi jaminan saat mendaftar menjadi supplier atau penyuplai program makan siang gratis ke anak sekolah.
"Misal, sampai ada jaminan yang harus dibawa, selagi masih berisiko kecil dan jumlahnya aman, itu juga enggak jadi masalah," imbuhnya.
Sementara itu, pemilik Warung Nasi Tapos Sumedang di Jalan Margonda Raya bernama Nung (38) berharap ada Memorandum of Understanding (MOU) apabila UMKM dilibatkan dalam program makan siang gratis.
"Baiknya ada MOU-nya biar bisa lebih terjamin dari kedua belah pihak, terutama dari sisi sana bahwa akan membayar hingga lunas, biar enggak pada sembarangan," tutur Nung.
Sebagai informasi, pemerintah akan menganggarkan Rp 15.000 untuk setiap porsi makan siang gratis di luar susu yang nantinya juga akan diberikan.
Program ini diusung oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto meengatakan, anggaran sebesar Rp 15.000 per anak didapat dari pelaksanaan uji coba atau pilot project yang telah dilakukan sebelumnya.
"Kita kan sudah membuat pilot project, nanti kita lihat lagi," kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Kantor Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/28/22590211/ingin-dilibatkan-dalam-program-makan-siang-gratis-pemilik-warteg-semoga