"Real Count" Pileg DPRD DKI Data 52,08 Persen: PKS, PDI-P dan Gerindra Bertahan di Posisi Teratas

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) PKS dan PDI-P sementara menduduki posisi teratas dalam perolehan suara Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPRD DKI Jakarta 2024. Di posisi ketdiga da keempat terdapat Gerindra dan Nasdem.

Data tersebut berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hingga Jumat (1/3/2024) pukul 08.00 WIB, total suara yang masuk sebesar 52,08 persen atau dari 16.023 tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta. Total TPS di Ibu Kota sendiri berjumlah 30.766.

PKS saat ini tercatat memperoleh suara tertinggi yakni 16,75 persen. Kemudian PDI-P dengan perolehan sementara sebesar 14,36 persen.

Selain kedua partai tersebut, Gerindra yang menduduki posisi ketiga sementara ini sudah memperoleh suara 12,29 persen. Keempat adalah Nasdem dengan perolehan suara 8,51 persen.

Berikut daftar sementara perolehan suara Pileg 2024 untuk wilayah DKI Jakarta:

1. PKB: 7,17 persen

2. Partai Gerindra: 12,29 persen

3. PDI-P: 14,36 persen

4. Golkar: 8,38 persen

5. Partai Nasdem: 8,51 persen

6. Partai Buruh: 1,17 persen

7. Partai Gelora: 0,94 persen

8. PKS: 16,75 persen

9. PKN: 0,36 persen

10. Partai Hanura: 0,51 persen

11. Partai Garuda: 0,26 persen

12. PAN: 7,46 persen

13. PBB: 0,33 persen

14. Partai Demokrat: 7,21 persen

15. PSI: 8,11 persen

16. Perindo: 2,73 persen

17. PPP: 2,47 persen

18. Partai Ummat: 0,99 persen

Sebagai informasi, data yang tersaji di dalam situs web KPU bukanlah hasil resmi penghitungan suara. Data ini adalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara sementara yang dilakukan KPU.

Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat, dengan penandatanganan berita acara di setiap tingkatan.

KPU RI melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (15/2/2024) hingga Rabu (20/3/2024).

Penetapan hasil Pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).