Perlu Proses, Bawaslu Belum Putuskan Hasil Laporan Politik Uang Caleg Golkar di Bekasi

BEKASI, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi belum memutuskan hasil dari laporan politik uang anggota calon legislatif (caleg) DPR RI partai Golkar di Pondok Gede.

Ketua Bawaslu Kota Bekasi Vidya Nurrul Fathia menuturkan, hasil putusan harus melalui proses kerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Sedang dalam proses, ini sedang kami bahas tentunya politik uang itu prosesnya bersama Sentra Gakkumdu yang berisikan kepolisian dan juga kejaksaan," ujar Vidya saat dikonfirmasi, Sabtu (2/3/2024). 

Karena itu, putusan laporan tersebut perlu melalui proses yang panjang. Bukan hanya penyelidikan dari Bawaslu.

"Jadi memang utusan tersebut tidak bisa dari Bawaslu saja, tapi tiga unsur tersebut," imbuhnya.

Vidya mengatakan, tiga unsur tersebut akan mengkaji bersama melalui mekanisme rapat pleno.

Saat ini, proses menelusuri dugaan politik uang tersebut telah memasuki tahap kajian untuk segera diputuskan.

Penyelesaiannya, lanjut Vidya, memakan waktu kurang lebih dua minggu sejak masuknya laporan dugaan money politics itu.

"Maksimal (penyelesaian) ada mekanismenya, tujuh hari dan dilanjutkan tujuh hari kemudian, jadi 14 hari total keseluruhannya," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, caleg DPR RI dari Partai Golkar diduga membagikan amplop berisikan uang Rp 100.000 kepada warga di wilayah Pondok Gede.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bekasi Muhammad Sodikin menuturkan, pelapor melampirkan bukti foto dan video saat warga mendapatkan uang dari amplop yang diduga diberi timses caleg tersebut.

"Kami tidak bisa satu orang (laporan) lalu kemudian memutuskan ini memenuhi, bahaya nanti. Kami punya mekanisme pleno mengenai penanganan pelaporan dan temuan, itu yang kami gunakan," jelas Sodikin, Kamis (13/2/2023). 

Jika terbukti melakukan politik uang, maka terlapor akan terjerat Pasal 523 UU 7 Tahun 2017 tentang peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Ade Puspitasari tengah menelusuri dugaan caleg partainya melakukan politik uang.

"Kami sedang melakukan langkah-langkah soal masalah itu. Masih dalam tahap penelusuran. Belum bisa memberikan informasi lebih lengkap," kata Ade saat dikonfirmasi, Kamis.