Soal Dugaan Penggelembungan Suara di Bekasi Timur, KPU Instruksikan Rekapitulasi Ulang Suara DPRD

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua KPU Kota Bekasi Ali Syaifa mengklarifikasi mengenai dugaan adanya penggelembungan suara di Bekasi Timur.

Ali menjelaskan, dugaan penggelembungan suara tersebut muncul karena diawali adanya perbedaan data rekapitulasi di Kecamatan Bekasi Timur.

"Ini berkaitan dengan dinamika (hasil pleno) di PPK Bekasi Timur dan diawali perbedaan data hasil rekapitulasi," ujar Ali saat dikonfirmasi wartawan, dikutip Rabu (6/3/2024).

Menyikapi itu, lanjut Ali, KPU Kota Bekasi berkomitmen agar proses rekapitulasi ini memberi hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Untuk itu, Ali memerintahkan PPK Bekasi Timur untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara untuk DPRD Kota Bekasi.

"Jadi pada tanggal 3 Maret 2024, KPU Kota Bekasi memerintahkan PPK Bekasi Timur untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara untuk DPRD Kota Bekasi," ucap dia.

Proses rekapitulasi ulang itu, lanjut Ali, sudah berjalan baik, diikuti peserta, saksi-saksi, serta pengawas.

"Kami juga melakukan pengecekan monitor di lapangan dan berjalan, Insya Allah kembali lagi sesuai dengan tahapan," kata Ali. 

Sementara itu, KPU Kota Bekasi sedang melakukan proses klarifikasi kepada ketua PPK Bekasi Timur yang kini sudah dibebastugaskan karena dugaan penggelembungan suara tersebut.

"Sekarang masih proses tahapan klarifikasi dan saat ini tidak dilibatkan untuk pelaksanaan di kecamatan," imbuh dia.

Sebelumnya, beredar di media sosial pernyataan anggota PPK Bekasi Timur yang menyebut terjadinya upaya penggelembungan suara melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Anggota itu menyebut adanya ketidakcocokan antara hasil pleno dengan data yang dilihat pada Sirekap. Aplikasi Sirekap sendiri dipegang kendalinya oleh Ketua PPK Bekasi Timur.