Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Golkar DKI Jakarta mengusulkan bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dihapus dan diganti dengan program sekolah gratis.

Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, usulan itu merupakan salah satu upaya agar bantuan KJP tak terus menjadi polemik karena penyaluran yang tidak merata.

"Fakta hari ini, 50 persen di (sekolah) negeri itu (yang mendapat KJP) orang mampu dan gratis." ujar Baco di Gedung DPRD DKI, Selasa (19/3/2024).

"Sedangkan di swasta sekolah yang grade C dan D, itu 100 persen siswa orang yang tidak mampu, itu bayar. Jadi sangat tidak adil, kira- kira gitu," sambung Baco.

Menurut Baco, usulan peralihan bantuan KJP menjadi sekolah gratis itu sudah disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono.

Ia menyebut, Joko telah menyetujui usul itu dan tengah mengkaji serta proses hitung untuk anggaran yang nanti disalurkan.

"Saya diskusi dengan pak sekda terkait ini dan pak sekda setuju. Bisa mulai untuk persiapan. Daripada kisruh terus untuk urusan KJP," ucap Baco.

Baco sebelumnya mengusulkan agar program bantuan sosial KJP dapat dialihkan menjadi sekolah gratis bagi pelajar di Jakarta.

"Sudah membahas panjang terkait KJP. Jadi dana KJP-nya itu kami (usul) menjadi sekolah gratis. Karena apa?, faktanya itu banyak sekali masalah KJP," ujar Baco.

Meski mengusulkan KJP dihapus, tetapi Baco mengusulkan bantuan biaya pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap diadakan bagi mahasiswa ber-KTP DKI seperti saat ini yang telah berjalan.

"Mengenai KJMU, ketika nanti ada sekolah gratis, KJMU-nya tetap ada tapi KJP-nya kita lebur," kata Baco.