Wacana Sekolah Gratis di Jakarta tapi KJP Dihapus, Warga: Lebih Adil

“Lebih adil (sekolah gratis). Yang jelas, meringankan orangtua yang berpenghasilan menengah ke bawah seperti saya,” kata Suherni saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/3/2024).

Suherni mempunyai dua anak yang salah satunya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Jakarta Selatan.

Kendati demikian, anak bungsu Suherni ini tidak mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena ia sengaja tidak mengurusnya sejak awal.

“(Alasan enggak urus KJP) karena waktu zaman awal banget kan KJP benar-benar buat orang yang tidak mampu. Jadi, saya enggak mengurus karena takut yang enggak mampu enggak kebagian,” kata Suherni.

“Waktu itu juga suami saya pekerjaannya lagi enak. Jadi, saya merasa masih bisa biayain sekolah anak saya,” lanjutnya.

Dengan adanya wacana sekolah gratis tetapi konsekuensinya KJP dihapus, Suherni menyambut baik.

Namun, ia tidak menampik bahwa akan ada pihak yang merasa kehilangan KJP setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sekolah gratis.

“Klau bagi orang yang sangat membutuhkan, akan sangat sedih merasa kehilangan. Tapi, banyak penerima KJP itu yang salah sasaran,” ujar Suherni.

“Banyak orang mampu, tapi dalam hidupnya mendramatisir seakan tidak mampu. Padahal, dia punya kontrakan, punya motor, atau mobil. Gaya hidupnya tidak sesuai sama dia yang dapat KJP,” tambahnya.

Oleh karena itu, bagi Suherni, wacana sekolah gratis tampaknya akan sangat adil untuk seluruh warga Jakarta.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI menyatakan, akan ada konsekuensi jika usulan program sekolah gratis diterapkan di Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, jika program sekolah gratis diberlakukan, penyaluran bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tak lagi relevan.

"Kalau nanti (diberlakukan) sekolah gratis, maka tak ada lagi itu yang namanya bansos itu (KJP)," ujar Purwosusilo kepada wartawan, Jumat (15/3/2024).

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji usulan sekolah gratis, baik untuk negeri maupun swasta, di Jakarta.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Abdul Aziz Muslim sebelumnya menyebutkan, masih banyak pelajar sekolah swasta di Ibu Kota yang tak terdata sebagai penerima manfaat KJP.

Oleh karena itu, Aziz berharap program KJP dihapus dan anggarannya dialihkan untuk menggratiskan biaya pendidikan semua sekolah di Jakarta, termasuk swasta.

"Saya berharap kalau KJP itu dihapus. Lalu disamakan saja negeri atau swasta semua gratis. Kita punya anggaran," ujar Aziz dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengusulkan hal yang sama.

Ia meminta agar program bantuan sosial KJP lebih baik dihentikan jika masih tidak tepat sasaran.

Anggaran KJP itu disebut bisa dialokasikan untuk program yang dapat dialihkan untuk menggratiskan biaya sekolah di Ibu Kota.

"Hal ini untuk menghindari apa yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap seluruh anggota dewan terkait KJP yang tidak pernah selesai," ujar Basri dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (4/8/2023).

"Karena apa? KJP sendiri tidak tepat sasaran, banyak permasalahan, tidak merata dan tidak adil," sambungnya.