Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto mendorong pemerintah setempat untuk memberikan bantuan sandang dan pangan bagi 1.134 warga terdampak bencana selama tiga bulan di seluruh wilayah Kota Bogor.

Bantuan yang dimaksud dapat berupa sembako, mukena, baju koko, uang tunai dan kebutuhan lain yang diharapkan bisa menjadi pelipur lara para korban jelang Idul Fitri 1445 Hijriyah.

Atang menilai bantuan yang diberikan bisa dianggap sebagai ‘THR Lebaran’ bagi warga terdampak bencana yang harus mengungsi, atau yang masih berada di tempat tinggalnya di wilayah rawan bencana.

Menurut dia, kebutuhan para korban bencana jelang hari raya Idul Fitri ini perlu menjadi perhatian pemerintah, agar mereka tetap mendapat keceriaan di hari kemenangan.

"Saya mendorong agar ada semacam 'THR Lebaran' untuk warga terdampak bencana, untuk keceriaan mereka di Hari Raya," ujar Atang saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (28/3/2024).

Berdasarkan data BPBD Kota Bogor dalam tiga bulan terakhir, dari Januari hingga Senin (25/3) terdapat 149 rumah terdampak bencana banjir, longsor, pohon tumbang, kebakaran atau rumah roboh karena rapuh.

Kondisi bangunan mulai dari rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat, dengan rincian pada Januari 53 rumah terdampak, Februari sebanyak 46 rumah terdampak dan data sementara Maret terdapat 50 rumah terdampak.

Dari 149 rumah rusak terdampak bencana tersebut, terdapat 1.134 jiwa dari 540 kartu keluarga (KK) penghuninya harus mengungsi atau tetap tinggal dengan penuh risiko bencana susulan.

Atang berpandangan bahwa anggaran tanggap bencana pada biaya tak terduga (BTT) di musim penghujan dapat disisihkan untuk memberi bantuan bagi warga terdampak, bukan hanya untuk keperluan evakuasi, kebutuhan mengungsi, tetapi juga menjaga semangat dan suasana kebatinan mereka jelang Idul Fitri.

Diketahui, DPRD bersama Pemkot Bogor telah menyiapkan anggaran BTT yang naik hingga tiga kali lipat.

Pada tahun 2019 anggaran untuk BTT senilai Rp 30 miliar sedangkan anggaran BTT di tahun 2024 naik dengan total nilai mencapai Rp 98,5 miliar.

Atang menerangkan, dari anggaran BTT Dinas Perumkim dan Dinas PUPR bisa segera mengajukan segala kebutuhan perbaikan rumah, turap atau bangunan lain yang rusak.

Sementara, pemerintah melalui Dinas Sosial dapat menghitung, menyisihkan dan menggandeng pengusaha, PNS, dewan untuk memberi bantuan ‘THR Lebaran’kepada mereka yang terdampak bencana.

"Tidak harus besar, tapi ada perhatian kita terhadap warga terdampak bencana di tengah rumahhnya rusak, kebutuhan meningkat, harga-harga naik. Ini betul-betul kemanusiaan dan kepeduliah pemerintah dan empati sesama umat beragama," ungkapnya.

Pemerintah bisa melihat bantuan apa saja yang sekiranya dibutuhkan para korban bencana.

Pemberian bantuan atau THR Lebaran ini bisa dialokasikan dari anggaran bantuan sosial, urunan PNS, dewan, dan corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari perusahaan.

"Idul Fitri ini pasti berat bagi warga terdampak bencana, jangan biarkan mereka hanya menunggu belas kasih tetangga saja, pemerintah, dewan dan pengusaha mari sumbangsih menyisihkan anggaran ‘THR Lebaran’ untuk mereka," ujar Atang.