PDI-P: Antara Jokowi dan Nono Sampono

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)  mengadakan uji kelayakan dan kepatutan kepada sejumlah tokoh yang akan diusung partai tersebut sebagai kandidat gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

Lima orang tokoh diundang ke kantor DPP PDI-P, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2012), guna mengikuti seleksi. Mereka adalah Wali Kota Solo Joko Widodo, Nono Sampono (purnawirawan jenderal bintang tiga, Boy Sadikin (putra mantan Gubernur DKI almarhum Ali Sadikin), Prijanto (pejabat nonaktif Wakil Gubernur DKI), Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH.

Tiga nama terakhir telah menyatakan pengunduran diri secara resmi dari seleksi calon yang diadakan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Dengan demikian, pertarungan saat ini mengerucut pada dua nama, Joko Widodo atau Jokowi dan Nono Sampono. Keduanya tentu memiliki plus-minus yang harus diperhitungkan PDI-P selaku partai pengusung.

Kader partai

Jokowi dipandang pemimpin daerah yang punya nilai lebih. Meskipun, ia hanya berstatus wali kota, namanya telah dikenal di seluruh Indonesia berkat prestasinya. Ia bisa disebut pemimpin daerah tingkat dua paling populer  di Indonesia. Saking populernya, sejumlah kalangan bahkan menilai Jokowi lebih dikenal orang dibandingkan nama sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin yang populis. Ia mampu menyelesaikan berbagai masalah kerakyatan tanpa kekerasan dan tindak represif. Rekam jejaknya bersih.

Tak heran bila sederet penghargaan pernah diterima lelaki kelahiran Surabaya, 21 Juni 1961 itu. Penghargaan negara berupa Bintang Jasa Utama didapatnya jelang peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun lalu. Setahun sebelumnya, ia meraih Bung Hatta Anticorruption Award berkat  keberhasilannya menjalankan pemerintahan yang bersih. Dan, pekan lalu, ia bersama Menneg BUMN Dahlan Iskan dianugerahi Charta Politica Award.

Kelebihan Jokowi lainnya yaitu ia adalah kader PDI-P.

Ketua Panitia Seleksi Cagub PDI-P, Djarot S Hidayat, menyebut Jokowi tidak mendaftarkan diri. Ia 'diperintahkan' DPP untuk mengikuti seleksi lantaran dipandang sebagai salah satu kader yang berprestasi. "Kami memiliki kewajiban untuk mempromosikan kader berprestasi untuk mengemban jabatan yang lebih tinggi," kata Djarot saat konferensi pers di Kantor DPP PDI-P seusai seleksi.

Namun, apakah dengan sejumlah kelebihan itu mantan eksportir mebel ini lantas dengan mudah memenangi persaingan menuju calon DKI-1 dari partai banteng moncong putih?