Inilah Janji-janji Cagub-cawagub Soal Kesehatan

Ahok mengatakan, dia sudah beberapa kali bertemu dengan buruh atau masyarakat yang berpenghasilan tetap. ”Mereka bersedia membayar asuransi kesehatan asalkan sifatnya tetap dan terjangkau,” kata dia.

Selain itu, Ahok juga mengatakan, akan mengatur agar masyarakat tinggal dalam superblok yang dilengkapi pasar dan puskesmas yang melayani rawat inap. ”Sering kali layanan kesehatannya terjangkau, tetapi tidak bisa diakses karena biaya transportasi yang mahal. Jadi kami akan menempatkan puskesmas sedekat mungkin dengan masyarakat,” kata Ahok.

Hidayat mengatakan, tingkat kesehatan warga Jakarta juga tergantung pada upaya preventif agar angka kesakitan menurun. ”Selama ini anggaran preventif Rp 150 miliar. Jumlah ini akan kami tingkatkan menjadi Rp 300 miliar. Sedangkan total anggaran kesehatan bagi keluarga miskin dan tidak mampu yang mencapai Rp 600 miliar akan ditingkatkan menjadi Rp 1 triliun,” jelasnya.

Selain itu, juga akan dilakukan penguatan terhadap ketua RT dan RW agar bisa mengambil langkah yang cepat dan tepat apabila ada warganya yang membutuhkan pertolongan kesehatan.

Senada dengan Ahok, Faisal Basri mengatakan akan memberikan asuransi kesehatan kepada warga Jakarta. ”Pemerintah itu seharusnya hanya mengatur. Dia tidak boleh mengelola agar tidak ada korupsi. Dengan jaminan kesehatan daerah seperti Gakin, membuat pemerintah bukan hanya menjadi regulator, melainkan juga eksekutor. Biarkan asuransi yang mengelola kesehatan,” tegas Faisal.

Faisal juga mengatakan akan meningkatkan 27 dari 44 puskesmas kecamatan untuk bisa memberikan layanan rawat inap. Dengan demikian, puskesmas akan membantu rumah sakit dalam menangani pasien yang sakitnya parah dan tidak bisa ditangani puskesmas.

Keempat kandidat itu pun sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan dokter yang masih berstatus pegawai tidak tetap, tetapi memberikan layanan yang baik di puskesmas.

Pengamanan melekat

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Senin siang, menegaskan, semua calon gubernur dan wakil gubernur sudah mendapat pengawalan melekat sejak dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

”Setiap orang akan dikawal polisi yang melekat selama 1 kali 24 jam. Satu calon satu polisi. Namun, polisinya bukan satu orang itu saja. Dalam 1 kali 24 jam ada tiga kali pergantian polisi yang menjaga calon tersebut,” jelasnya.

Dia menambahkan, selain telah melakukan pengawalan melekat kepada setiap calon, Polda Metro juga sudah melakukan pengamanan dalam sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan proses Pilkada DKI Jakarta. (ARN/RTS)