APBD DKI 2013 Disahkan dengan Catatan Kritis

Beberapa mata anggaran mengenai program penataan permukiman Rp 1,2 triliun, penanganan banjir Rp 1,5 triliun, dan bidang transportasi sebesar Rp 1,2 triliun. Anggaran ini belum termasuk anggaran yang disediakan pemerintah pusat untuk program yang sama.

Saat sidang berlangsung, anggota DPRD, Sahrianta Tarigan dari Fraksi Hanura Damai Sejahtera, menginterupsi pimpinan sidang. Dia meminta agar sebelum pengesahan APBD, Gubernur Joko Widodo menjelaskan keterlambatan pengesahan APBD DKI 2013 kepada publik. Keterlambatan itu bukan disebabkan kinerja DPRD yang lambat. Namun, sepanjang sidang, penjelasan tersebut tidak dilakukan Gubernur.

Jokowi mengapresiasi pengesahan APBD tahun ini. Pengesahan ini melalui perdebatan alot sebab eksekutif mengubah kebijakan umum anggaran yang pernah diajukan Fauzi Bowo. Pasangan Jokowi-Basuki yang memenangi pemilu kepala daerah akhir tahun lalu mengubah beberapa program unggulan.

Jokowi bertekad memperkecil jumlah sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada tahun anggaran 2013, setidaknya lebih kecil dibandingkan dengan silpa pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp 8,3 triliun. Jokowi yakin penyerapan anggaran bisa lebih baik tahun ini. Setelah disahkan, eksekutif akan menyerahkan dokumen itu ke Menteri Dalam Negeri untuk dikoreksi.

Harusnya lebih

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi berpendapat, alokasi anggaran sampai sebesar Rp 49,9 triliun masih terlalu sedikit untuk ukuran Ibu Kota. Sebab, pajak restoran dan hotel belum masuk sistem online. APBD tersebut disahkan berdasarkan asumsi pendapatan di lapangan. APBD DKI tahun 2013 banyak dipengaruhi besarnya silpa tahun 2012.

”Ini indikasi banyak program tidak berjalan karena perencanaan banyak salah sehingga tidak terlaksana,” katanya.

Uchok mengajak seluruh unsur warga turut mengawasi belanja di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Setiap tahun, katanya, pembelian obat selalu dilaksanakan, sementara stok dan pengadaan obat belum pernah dijelaskan secara transparan.

Tahun ini, dia meminta gubernur dan wakil gubernur fokus mengatasi persoalan macet dan banjir, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sekitar DKI Jakarta.

Sementara program unggulan secara umum baru tergambar dalam kebijakan umum anggaran. Seharusnya secara detail program unggulan tercantum dalam RPJMD. ”Pengesahan ini sudah benar sebab akan memudahkan pelayanan publik walau belum ada RPJMD,” katanya. (NDY)