Kadin DKI Desak Jokowi-Basuki Respons Kenaikan BBM

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera merumuskan langkah antisipatif hingga dampak kenaikan BBM di DKI dapat di-eliminir," kata Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jakarta Sarman Simanjorang kepada wartawan, Kamis (20/6/2013).

Setidaknya, lanjut Sarman, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah mulai merumuskan dua hal yang paling bersentuhan dengan warga, yakni penyesuaian tarif angkutan kota dan harga sembilan bahan pokok (sembako) di DKI.

Soal penyesuaian tarif angkutan kota, Sarman mendesak Jokowi-Basuki untuk berkomunikasi dengan para pelaku usaha di bidang transportasi agar ketika harga BBM resmi naik, kenaikan tarif angkutan kota pun bisa segera diumumkan. Hal itu mencegah terjadinya kebimbangan terhadap warga.

Sementara soal imbas kenaikan harga BBM pada harga sembilan bahan pokok, Sarman mengatakan agar Jokowi-Basuki bisa mengendalikan harga di pasar tradisional. Salah satunya adalah dengan melakukan operasi pasar secara komprehensif.

"Ini perlu hingga kenaikan harga bisa dikendalikan semaksimal mungkin, termasuk jaminan pasokan pangan untuk DKI Jakarta karena imbas BBM naik ini merambah ke semua sektor," tuturnya.

Sarman menjelaskan, kenaikan harga BBM yang tinggal menghitung hari ini sangat berpengaruh pada kelangsungan dunia usaha, pertumbuhan ekonomi, serta daya beli masyarakat. Bagi para pelaku usaha di Jakarta, kenaikan harga BBM diperkirakan akan berat. Sebab, biaya produksi diprediksi akan naik sekitar 15 hingga 20 persen.

"Biaya distribusi barang ini harus diterima pelaku usaha setelah kenaikan UMP mencapai 44 persen dan kenaikan tarif listrik berkala yang akhir tahun ini mencapai 15 persen," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Sarman, situasi tersebut harus segera direspons oleh Jokowi-Basuki agar sejumlah dampak negatif, salah satunya tidak terkendalinya harga barang di pasaran, tidak terjadi.