Hal-hal yang Dipertanyakan DPRD DKI soal Tarif Angkot

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta belum menentukan sikap soal kenaikan tarif angkutan. Rapat pimpinan yang berlangsung menjelang tengah hari tadi belum menghasilkan rekomendasi.

Pimpinan dewan menanyakan sejumlah hal terkait usulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo rata-rata 40,71 persen. Adapun sejumlah pertanyaan yang disampaikan sebagai berikut.

1. Mengenai tarif angkutan taksi, mengapa tidak diusulkan dalam formulasi kenaikan tarif angkutan?
2. Dewan meminta penjelasan mengenai peningkatan subsidi transjakarta akibat kenaikan komponen yang memengaruhi tarif. Dewan menilai eksekutif belum melengkapi penjelasannya.
3. Dewan meminta eksekutif menyusun formula tarif angkutan penyeberangan ke Kepulauan Seribu sebab sebagian angkutan penyeberangan menggunakan bahan bakar solar.
4. Dewan menilai belum ada penjelasan mengenai hak-hak penumpang akibat kenaikan tarif angkutan. Perlu penjelasan dan skenario untuk meningkatkan pelayanan penumpang.

Lantaran belum lengkap penjelasan mengenai hal ini, dewan belum memberikan keputusan saat itu juga. Pimpinan dewan masih menggelar rapat pimpinan internal seusai rapat pimpinan bersama eksekutif.

"Sepertinya kami tidak mungkin memutuskan hari ini tentang usulan kenaikan tarif," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana, Jumat (28/6/2013), di Jakarta.

Pertanyaan itu disampaikan sejumlah pimpinan dewan, antara lain, Ketua Fraksi Golkar M Ashraf, Ketua Komisi B DPRD DKI Selamat Nurdin, Ketua Fraksi Demokrat Jhony Wenas Polii, dan Triwisaksana sendiri.

Saat ini, pimpinan DPRD sedang menggelar pertemuan tertutup. Belum jelas kapan rekomendasi DPRD akan dikeluarkan terkait usulan kenaikan tarif dari Gubernur Jokowi. Keputusan dewan, kata dewan, bergantung pada cepat tidaknya penjelasan eksekutif mengenai pertanyaan pimpinan dewan.