Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Permukiman Kumuh Hilang, Kebakaran Berkurang

Kompas.com - 05/07/2013, 15:20 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI berupaya menekan risiko terjadinya kebakaran di permukiman kumuh. Hal itu dilakukan melalui program penataan kampung.

Basuki mengatakan, sebagian besar rumah warga dibangun tanpa izin mendirikan bangunan. Hal ini kemudian memicu tumbuhnya permukiman padat dan kumuh. Di permukiman kumuh inilah sering terjadi kebakaran akibat penggunaan listrik ilegal.

"Kalau kita membangun dan ada IMB-nya, seharusnya kebakaran tidak terjadi. Makanya, saya katakan sekarang, ke depan tidak ada lagi kawasan kumuh dan itu mau kita bedah sesuai dengan program Pak Gubernur," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Basuki menyebutkan, program penataan kampung itu juga ditujukan untuk menghindari risiko terjadinya banjir di kawasan padat penduduk. Ini dikarenakan konsep yang ditawarkan dalam penataan kampung itu adalah dengan merenovasi bangunan di kampung bersama-sama warga, membersihkan sampah, dan sebagainya. Kampung yang akan ditata itu akan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, perpustakaan, dan drainase yang baik.

Pemprov DKI juga memberikan penyuluhan tentang standardisasi kelistrikan agar risiko kebakaran akibat penggunaan listrik yang keliru dapat ditekan. Penyuluhan ini telah dilakukan kepada warga yang tinggal di daerah rawan kebakaran, seperti Tambora di Jakarta Barat.

Pria yang akrab disapa Ahok itu meminta peran aktif Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengurusi permasalahan listrik di permukiman padat. Adapun Pemprov DKI bertugas mengurus IMB untuk rumah warga.

"Kita hilangkan kawasan kumuh, rata-rata kebakaran itu terjadi di kawasan kumuh. Kita perbaiki secara bertahap," kata Basuki.

Ia mengatakan, dalam jangka pendek, Pemprov DKI dan PLN akan lebih banyak melakukan sosialisasi kepada warga tentang penggunaan listrik yang aman. Sosialisasi itu dilakukan seraya menunggu program penataan kampung dijalankan.

Program penataan kampung telah dimulai dengan pembangunan kampung deret di wilayah Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Pembangunannya telah dimulai pada awal Mei 2013 dan diharapkan selesai pada Agustus 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

    Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

    Megapolitan
    Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

    Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

    Megapolitan
    Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

    Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

    Megapolitan
    Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

    Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

    Megapolitan
    PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

    PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

    Megapolitan
    Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

    Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

    Megapolitan
    Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

    Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

    Megapolitan
    Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

    Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

    Megapolitan
    Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

    Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

    Megapolitan
    Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

    Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

    Megapolitan
    Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

    Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

    Megapolitan
    Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

    Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

    Megapolitan
    Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

    Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

    Megapolitan
    Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

    Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

    Megapolitan
    Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

    Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

    Megapolitan
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com