Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/07/2013, 08:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Era pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo serta Basuki Tjahaja Purnama bagaikan obat penyadar. Pembangunan bukan hanya bersumber dari kas daerah, melainkan juga partisipasi dari masyarakat atau yang biasa dikenal dengan istilah corporate social responsibility (CSR).

Sebut saja pengadaan 340 bangku taman di Jalan MH Thamrin, Jalan Sudirman, dan kawasan Jalan Medan Merdeka; penataan sejumlah kampung di DKI; pembangunan beberapa rumah susun; dan penataan taman di sejumlah titik yang diklaim Jokowi sebagai buah manis dari program partisipasi perusahaan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Wijayanti menjelaskan, pihaknya belum mengetahui berapa jumlah perusahaan yang terlibat dalam program CSR pada masa kepemimpinan Jokowi-Basuki Purnama ini. Menurutnya, pihaknya mendapatkan rekapitulasi perusahaan penyumbang CSR pada akhir tahun.

"Tepatnya enggak tahu. Saking banyaknya enggak hafal karena ini juga masih dalam proses, akan berkembang terus," ujar Endang saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (11/7/2013) malam.

Endang hanya memastikan, jumlah perusahaan yang terlibat dalam program CSR tahun ini lebih banyak ketimbang tahun lalu. Endang pun tak mengetahui apa penyebab terjadinya kondisi itu.

Endang menjelaskan,mekanisme penyaluran CSR cukup simpel. Perusahaan yang ingin memberikan dana CSR-nya akan ditangani oleh unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI yang ada. "Misalnya CSR taman, masuknya ke Dinas Pertamanan dan Pemakaman, mau CSR pendidikan, masuknya ke Dinas Pendidikan, gitu," jelas Endang.

Setelah program CSR itu rampung, baru unit-unit tersebut melaporkan hasil kerja samanya kepada BPKD. BPKD pun mengonfirmasinya sambil merekapitulasi jumlah perusahaan pada akhir tahun untuk kemudian dilaporkan langsung ke Gubernur.

Namun sayang, buah manis itu menyimpan tanda tanya, siapa perusahaan penyokong program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini? Orang nomor satu di Jakarta itu selalu tertutup. "Lupa" adalah jawaban Sang Gubernur setiap kali wartawan menanyakan siapa pendana program.


Pengelolaan CSR harus terpusat

Pentingnya dana CSR dalam pembangunan di DKI memunculkan pertanyaan, siapa yang berhak mengelola dana tersebut? Sarman Simanjorang, Ketua Forum CSR DKI Jakarta, mengungkapkan, ketidakjelasan tanggung jawab dana CSR dapat menyebabkan pengelolaannya tidak transparan. Oleh sebab itu, pengelolaan CSR harus terpusat.

"Forum CSR itu adalah amanah Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial," ujarnya.

Adapun forum yang terdiri dari kalangan pelaku usaha serta Dinas Sosial DKI Jakarta tersebut bertujuan untuk mengelola dan menyalurkan dana CSR demi pembangunan dan kesejahteraan sosial. Forum memiliki dua tingkat, yaitu nasional dan daerah.

"Selama ini CSR ada, tapi pengelolaannya jauh dari sempurna, padahal itu potensi," kata Sarman.

Meski telah dibentuk enam bulan lalu, Forum CSR DKI tersebut belum bekerja maksimal. Gubernur DKI Jakarta lebih menyerahkan pengelolaannya kepada jajaran SKPD DKI.

"Maka, kami minta SK kami segera diturunkan dan Pergub soal CSR juga dibuat, supaya kami lekas bekerja mengelola dana CSR itu," kata Sarman.

Beberapa kota seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Riau menjadi beberapa contoh kota yang forum CSR telah berjalan dengan baik. Transparansi adalah salah satu keunggulan forum itu daripada pengelolaannya berada di tangan Pemprov.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan, setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial sekaligus lingkungan. Tak hanya itu, pemerintah juga harus transparan dalam pengelolaan dana partisipasi masyarakat itu.

Jika kondisi pengelolaan CSR menjadi tumpang tindih seperti ini, lantas siapa perusahaan yang mendanai program Jokowi-Basuki?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Maksimal LRT Jabodebek Jadi Rp 20.000, Warga: Lebih Murah Naik Motor

Tarif Maksimal LRT Jabodebek Jadi Rp 20.000, Warga: Lebih Murah Naik Motor

Megapolitan
Senja Kala Maskot Jakarta: Saat Elang Bondol dan Salak Condet Kian Hilang Tergerus Zaman

Senja Kala Maskot Jakarta: Saat Elang Bondol dan Salak Condet Kian Hilang Tergerus Zaman

Megapolitan
DPRD DKI Minta Pemprov Persiapkan Kebutuhan Penggantian KTP Warga Setelah Ibu Kota Pindah

DPRD DKI Minta Pemprov Persiapkan Kebutuhan Penggantian KTP Warga Setelah Ibu Kota Pindah

Megapolitan
Imbas Bentrokan Ormas di Bekasi, Benda Mirip Peluru Nyasar ke Rumah Warga

Imbas Bentrokan Ormas di Bekasi, Benda Mirip Peluru Nyasar ke Rumah Warga

Megapolitan
Pilih Bertahan di Tenda, Warga Kampung Bayam Sebut Ada Kesepakatan dengan Lurah

Pilih Bertahan di Tenda, Warga Kampung Bayam Sebut Ada Kesepakatan dengan Lurah

Megapolitan
Perawatan Sultan Korban Kabel Fiber Optik, Kini Dokter Fokus pada Kerongkongan dan Pita Suara

Perawatan Sultan Korban Kabel Fiber Optik, Kini Dokter Fokus pada Kerongkongan dan Pita Suara

Megapolitan
Pemprov DKI Sediakan Fasilitas Uji Emisi Gratis di 7 Terminal Bus, Cukup Bawa STNK

Pemprov DKI Sediakan Fasilitas Uji Emisi Gratis di 7 Terminal Bus, Cukup Bawa STNK

Megapolitan
Warga Kampung Bayam Ingin Diajak Diskusi Cari Solusi Tentukan Nasib

Warga Kampung Bayam Ingin Diajak Diskusi Cari Solusi Tentukan Nasib

Megapolitan
Soal Dugaan Pungli di SMAN Depok, Disdik Jabar: Bukan Pungutan, tapi Galang Sumbangan

Soal Dugaan Pungli di SMAN Depok, Disdik Jabar: Bukan Pungutan, tapi Galang Sumbangan

Megapolitan
Maxim Bantah 'Suspend' Akun Ojol yang Turunkan Penumpang Tak Pakai Helm

Maxim Bantah "Suspend" Akun Ojol yang Turunkan Penumpang Tak Pakai Helm

Megapolitan
Kejaksaan: Ada Bukti Kekerasan pada Hasil Visum Murid yang Dicabuli Guru Les Privat di Cengkareng

Kejaksaan: Ada Bukti Kekerasan pada Hasil Visum Murid yang Dicabuli Guru Les Privat di Cengkareng

Megapolitan
Saat Toleransi di Depok Kembali Diuji dengan Adanya Penggerudukan Kapel...

Saat Toleransi di Depok Kembali Diuji dengan Adanya Penggerudukan Kapel...

Megapolitan
Tak Hanya Sidak 'Water Mist', Wali Kota Jaksel Juga Tanam Pohon di 'Rooftop' Gandaria City untuk Kurangi Polusi

Tak Hanya Sidak "Water Mist", Wali Kota Jaksel Juga Tanam Pohon di "Rooftop" Gandaria City untuk Kurangi Polusi

Megapolitan
Warga Kampung Bayam Cabut Gugatan Terhadap Pemprov DKI dan Jakpro di PTUN Jakarta

Warga Kampung Bayam Cabut Gugatan Terhadap Pemprov DKI dan Jakpro di PTUN Jakarta

Megapolitan
Berharap Salak Condet Tetap Lestari di Tanah Jakarta...

Berharap Salak Condet Tetap Lestari di Tanah Jakarta...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com