Kompas.com - 17/07/2013, 08:41 WIB
Slamet (42) adalah salah satu pemudik yang menggunakan motor. Larangan pemerintah bagi pemudik menggunakan motor yang melebihi kapasitas tak membuatnya gusar. Menurutnya, itu adalah lagu lama dari pemerintah. KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADOSlamet (42) adalah salah satu pemudik yang menggunakan motor. Larangan pemerintah bagi pemudik menggunakan motor yang melebihi kapasitas tak membuatnya gusar. Menurutnya, itu adalah lagu lama dari pemerintah.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Slamet (42) sibuk mengemas barang dagangannya ke dalam kardus. Waktu menjelang Isya, Selasa (17/7/2013) malam. Sudah waktunya ia pulang. Selesai sudah tugasnya hari ini, seharian ngojek plus membantu istrinya berjualan takjil menjelang waktu berbuka, di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur.

Sebuah radio tua menemani aktivitasnya beres-beres. "Ya, pendengar... Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan bekerjasama dengan Polri untuk menindak pemudik motor yang melebihi kapasitas. Hal itu dilakukan untuk menghindari pemudik dari kecelakaan. Data menununjukan angka kecelakaan...."

"Halah, model begitu mah lagu lama Dishub DKI, cerita lama. Dari dulu sudah gitu. Emang ngapain sih, namanya orang pengen mudik," gerutunya mengomentari laporan repoter radio tersebut.

Maklum saja Slamet menggerutu. 30 Tahun sudah ia merantau di Jakarta, dan hampir setiap tahun dia dan keluarga pulang kampung menggunakan motor. 10 Tahun terakhir ia mudik bersama istri dan satu orang anaknya dengan berbagai barang bawaan oleh-oleh bagi sanak saudara di Tegal.

Kepada Kompas.com, Slamet mngatakan bahwa pemerintah pada dasarnya tak memiliki hak untuk melarang masyarakat untuk mudik menggunakan kendaraan roda dua. Dishub DKI, kata Slamet, ibarat melarang buang sampah sembarangan tapi tidak sekaligus memberikan tempat sampahnya. Setidaknya, ada empat hal yang membuatnya tetap memilih sepeda motor untuk pulang kampung.

"Kan motornya di kampung dibutuhin juga. Entah ada acara di mana, mau silaturahmi di mana, jadi saya tetap akan naik motorlah," tutur Slamet.

Selain faktor kebutuhan, alasan lain Slamet memilih motor adalah waktu tempuh yang berbeda jauh dibandingkan mudik menggunakan angkutan umum. Jika berkaca di Lebaran tahun lalu, dia pulang kampung dari H-5. Menggunakan angkutan umum, dia baru sampai kampungnya selama 12 hingga 13 jam. Sementara jika dia naik motor, waktu tempuh hanya  8 jam saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau naik bus enggak ada hitungannya. Bisa dari malam ke malam, nginap di bus kita," ujarnya sambil mengikat simpul trakhir kardus daganganya.

"Sudah gitu, kalau naik bus lama, enggak nyamannya sudah dari awal. Dulu saya pernah naik bus nunggu di Terminal Pulogadung, enggak dapat. Akhirnya kita pindah ke Kampung Rambutan. Itu saya berangkat maghrib, baru dapat bus itu jam 01.00. Apanya yang enak naik bus," ujarnya heran.

Belum lagi, rasa was-was akan keselamatan keluarga dari ancaman gangguan seperti hipnosis, dan barang-barang yang rentan raib di tengah jalan.

Alasan terakhir tentu lebih murah. Jika angkutan umum ke Tegal Rp 35.000 hingga Rp 50.000 untuk kelas ekonomi, berarti minimal ia harus membawa uang sekitar Rp 100.000 atau Rp 150.000 untuk satu kali perjalanan, belum dengan biaya jajan anak serta istrinya dikali dua saat kembali dari kampung halaman ke Jakarta.

"Ya, jelas lebih murah naik motor. Meski memang rawan kecelakaan di jalan. Tapi ya selama kita di jalan enggak macam-macam ya ngapain takut. Beda kalau bicara takdir. Ibaratnya, kalau takdirnya meninggal, ya meninggal saja, gitu," lanjut Slamet.

"Sudah ya, Mas, saya tinggal dulu," pamit Slamet sambil menyalakan mesin motor yang akan digunakan mudik lima hari menjelang Lebaran, besok.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Dirlantas Polda Metro Jaya berencana membuat check point di sejumlah jalan yang berbatasan dengan luar DKI. Di sana, petugas gabungan akan memantau pemudik, khususnya pemudik yang menggunakan motor. Jika dianggap melebihi kapasitas, petugas akan menurunkan paksa dan menyuruhnya untuk pindah ke angkutan umum.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair, Risma Sindir Perbaikan Data di Jakarta

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair, Risma Sindir Perbaikan Data di Jakarta

Megapolitan
Tak Ada Perubahan, Ini Aturan Lengkap Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta

Tak Ada Perubahan, Ini Aturan Lengkap Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta

Megapolitan
Desakan agar Kejaksaan Segera Ungkap Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok Menguat

Desakan agar Kejaksaan Segera Ungkap Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok Menguat

Megapolitan
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 di Depok Kembali Tembus 1.000

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 di Depok Kembali Tembus 1.000

Megapolitan
UPDATE: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tambah 248, Pasien Aktif Ada 4.493 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tambah 248, Pasien Aktif Ada 4.493 Orang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pengendara Sedan Halangi Ambulans di Pamulang | PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 4

[POPULER JABODETABEK] Pengendara Sedan Halangi Ambulans di Pamulang | PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 4

Megapolitan
BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Hujan Hari Ini

BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Hujan Hari Ini

Megapolitan
PAUD di Cipayung Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM karena Desakan Orangtua Murid

PAUD di Cipayung Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM karena Desakan Orangtua Murid

Megapolitan
Vaksinasi Anak di Bekasi Dimulai, Peserta Wajib Bawa Formulir Persetujuan Orang Tua

Vaksinasi Anak di Bekasi Dimulai, Peserta Wajib Bawa Formulir Persetujuan Orang Tua

Megapolitan
PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

Megapolitan
Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Megapolitan
Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Megapolitan
Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Megapolitan
Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X