Kompas.com - 17/07/2013, 15:01 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Gubernur DKI Joko Widodo menyatakan tidak akan datang jika dipanggil Pansus MRT atau Monorel DPRD DKI Jakarta. Dia memilih memutus perwakilan yang lebih mengetahui proyek terkait.

"Direktur Utama MRT-lah yang datang. Kan dia yang tahu semua penjelasannya," ujar Jokowi ditemui di Balaikota, Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Menurut Jokowi, dia mengetahui dua proyek tersebut hanya secara makro saja. Sementara itu, untuk hal yang dipermasalahkan Pansus, Jokowi telah menyerahkannya kepada pelaksana megaproyek tersebut.

"Atau kalau enggak, Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) DKI saja. Mereka yang tahu detailnya, saya kan makronya aja," tutur dia.

Jokowi mengaku tak khawatir soal pembentukan Pansus MRT serta Monorel oleh DPRD DKI Jakarta. Ia malah berharap, pansus mendukung dua proyek itu. Sebab, pihaknya telah pontang-panting memulai kedua proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.

"Kan harapannya dipanggil (DPRD DKI) lalu di-back-up, dipanggil lalu didukung. Kan awal-awal kita didorong, kita sudah loncat sana-sini," lanjutnya.

DPRD DKI membentuk pansus untuk program Pemprov DKI Jakarta, yakni transportasi massal berbasis rel MRT dan Monorel karena masih memiliki ganjalan terkait legalitas, pembiayaan, dan operasional. Untuk aspek legalitas, hingga saat ini soal jalur monorel belum tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030. Jalur yang baru dicantumkan dalam perda itu hanya jalur green line dan blue line yang akan dikerjakan PT Jakarta Monorail. Adapun jalur monorel yang akan dikerjakan BUMN PT Adhi Karya belum masuk ke RTRW.

Soal aspek pembiayaan, DPRD DKI merasa perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD, apabila proyek ini gagal dikerjakan oleh pihak swasta. Pasalnya, proyek ini tidak melalui tender dan tanpa melalui persetujuan DPRD DKI. Untuk aspek operasional, pembahasan tersebut terkait penggunaan produk kereta monorel dari China, bukan produk dalam negeri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manggarai Jadi Stasiun Sentral, KAI Commuter Antisipasi Lonjakan dan Penumpukan Penumpang

Manggarai Jadi Stasiun Sentral, KAI Commuter Antisipasi Lonjakan dan Penumpukan Penumpang

Megapolitan
Catat! Ini Perubahan Rute KRL Lintas Bogor dan Bekasi yang Berlaku Mulai Hari Ini

Catat! Ini Perubahan Rute KRL Lintas Bogor dan Bekasi yang Berlaku Mulai Hari Ini

Megapolitan
10 Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Pusat

10 Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Pusat

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi, Bogor, Depok untuk SLB dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi, Bogor, Depok untuk SLB dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tutup 58 Aplikasi Pinjol Ilegal yang Beroperasi di Jaksel dan Jakbar

Polda Metro Jaya Tutup 58 Aplikasi Pinjol Ilegal yang Beroperasi di Jaksel dan Jakbar

Megapolitan
Polisi Ringkus Pelaku Pencurian Besi Proyek Kereta Cepat di Kabupaten Bekasi

Polisi Ringkus Pelaku Pencurian Besi Proyek Kereta Cepat di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Gerebek 58 Pinjol Ilegal, Polda Metro Jaya: Masyarakat Jangan Mendaftar dan Jadi Pegawainya

Gerebek 58 Pinjol Ilegal, Polda Metro Jaya: Masyarakat Jangan Mendaftar dan Jadi Pegawainya

Megapolitan
KAI Commuter Batalkan 70 Perjalanan Mulai Jumat Malam, Penumpang Diminta Sesuaikan Jadwal Keberangkatan

KAI Commuter Batalkan 70 Perjalanan Mulai Jumat Malam, Penumpang Diminta Sesuaikan Jadwal Keberangkatan

Megapolitan
Warga Depok Keluhkan Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar Tak Diangkut

Warga Depok Keluhkan Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar Tak Diangkut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.