Kompas.com - 17/07/2013, 15:01 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meluncurkan pembangunan MRT di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (2/5/2013). KOMPAS. com/Indra AkuntonoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meluncurkan pembangunan MRT di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (2/5/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Gubernur DKI Joko Widodo menyatakan tidak akan datang jika dipanggil Pansus MRT atau Monorel DPRD DKI Jakarta. Dia memilih memutus perwakilan yang lebih mengetahui proyek terkait.

"Direktur Utama MRT-lah yang datang. Kan dia yang tahu semua penjelasannya," ujar Jokowi ditemui di Balaikota, Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Menurut Jokowi, dia mengetahui dua proyek tersebut hanya secara makro saja. Sementara itu, untuk hal yang dipermasalahkan Pansus, Jokowi telah menyerahkannya kepada pelaksana megaproyek tersebut.

"Atau kalau enggak, Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) DKI saja. Mereka yang tahu detailnya, saya kan makronya aja," tutur dia.

Jokowi mengaku tak khawatir soal pembentukan Pansus MRT serta Monorel oleh DPRD DKI Jakarta. Ia malah berharap, pansus mendukung dua proyek itu. Sebab, pihaknya telah pontang-panting memulai kedua proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.

"Kan harapannya dipanggil (DPRD DKI) lalu di-back-up, dipanggil lalu didukung. Kan awal-awal kita didorong, kita sudah loncat sana-sini," lanjutnya.

DPRD DKI membentuk pansus untuk program Pemprov DKI Jakarta, yakni transportasi massal berbasis rel MRT dan Monorel karena masih memiliki ganjalan terkait legalitas, pembiayaan, dan operasional. Untuk aspek legalitas, hingga saat ini soal jalur monorel belum tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030. Jalur yang baru dicantumkan dalam perda itu hanya jalur green line dan blue line yang akan dikerjakan PT Jakarta Monorail. Adapun jalur monorel yang akan dikerjakan BUMN PT Adhi Karya belum masuk ke RTRW.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Soal aspek pembiayaan, DPRD DKI merasa perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD, apabila proyek ini gagal dikerjakan oleh pihak swasta. Pasalnya, proyek ini tidak melalui tender dan tanpa melalui persetujuan DPRD DKI. Untuk aspek operasional, pembahasan tersebut terkait penggunaan produk kereta monorel dari China, bukan produk dalam negeri.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Boarding Pass KA Jarak Jauh Kini Terintegrasi Aplikasi Peduli Lindungi

Boarding Pass KA Jarak Jauh Kini Terintegrasi Aplikasi Peduli Lindungi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?

Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?

Megapolitan
Tabrak Pembatas Jalur Sepeda Sudirman, Mobil Berpelat RFS Terguling di Dekat Gedung Kemenpan-RB

Tabrak Pembatas Jalur Sepeda Sudirman, Mobil Berpelat RFS Terguling di Dekat Gedung Kemenpan-RB

Megapolitan
Cara Mendaftar Vaksin Dosis Kedua Via JAKI

Cara Mendaftar Vaksin Dosis Kedua Via JAKI

Megapolitan
Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Megapolitan
Kepala Puskesmas di Tangerang Gugur setelah Terinfeksi Covid-19

Kepala Puskesmas di Tangerang Gugur setelah Terinfeksi Covid-19

Megapolitan
Meski Kasus Covid-19 Turun, Jakarta Masih Kekurangan Nakes

Meski Kasus Covid-19 Turun, Jakarta Masih Kekurangan Nakes

Megapolitan
Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jakarta Turun Jadi 77 Persen

Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jakarta Turun Jadi 77 Persen

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Megapolitan
UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

Megapolitan
Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Kasus Covid-19 Jakarta Bertambah 8.360

UPDATE 24 Juli: Kasus Covid-19 Jakarta Bertambah 8.360

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X