Wakil DPRD DKI: Usulan Tarif Parkir Jokowi Memberatkan

Kompas.com - 17/07/2013, 16:22 WIB
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Triwisaksana. KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Triwisaksana.
|
EditorAna Shofiana Syatiri


JAKARTA, KOMPAS.com — Usulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait kenaikan tarif parkir on-street tidak didukung Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana. Menurutnya, kebijakan itu akan memberatkan masyarakat di tengah melambungnya berbagai harga kebutuhan dan tarif angkutan sebagai kompensasi penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM).

"Kebijakan ini jelas memberatkan warga. Ini kan merupakan bagian upaya Pemprov DKI dalam membatasi penggunaan kendaraan pribadi," kata pria yang akrab disapa Sani itu di Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Politisi PKS ini menuturkan, saat ini bukan momen tepat bagi Pemprov DKI untuk menaikkan tarif parkir. Selain memberatkan, Pemprov DKI juga dianggap belum memiliki alternatif transportasi massal yang nyaman bagi masyarakat Ibu Kota.

Selain itu, kata dia, kebijakan kenaikan tarif parkir on-street juga harus diiringi dengan ketersediaan ruang parkir di dalam gedung yang memadai. Hal lain yang harus dipersiapkan Pemprov DKI adalah pelayanan asuransi. Jika terjadi sesuatu terhadap kendaraan masyarakat, kata dia, maka Pemprov DKI harus bertanggung jawab.

"Iya dong. Kenaikan tarif parkir, ya harus disertai dengan kompensasi-kompensasinya," kata Sani.

Pihaknya juga menyoroti manajemen juru parkir yang tersedia. Menurut Sani, Pemprov DKI harus merekrut juru parkir profesional sehingga DKI akan mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang maksimal.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, DPRD DKI tak akan membahas usulan Jokowi terkait kenaikan tarif parkir ini dalam waktu dekat. "Nantilah. Setelah Lebaran mungkin baru akan kami bahas lebih detail," kata Sani.

Sekadar informasi, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tarif parkir di badan jalan di Ibu Kota atau on-street naik hingga empat kali lipat. Hal itu tertuang dalam Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 850/-1.811.4 tertanggal 4 Juli 2013 yang dituju ke Ketua DPRD DKI Jakarta.

Berikut rincian usulan kenaikan tarif parkir:

Tarif di kawasan pengendalian parkir (KPP):
- Mobil: Rp 6.000 hingga Rp 8.000 per jam.
- Bus, truk, dan sejenisnya: Rp 9.000 hingga Rp 12.000 per jam.
- Sepeda motor: Rp 2.000 hingga Rp 4.000 per jam.
- Sepeda: Rp 1.000 satu kali parkir.

Tarif parkir di jalan golongan A:
- Mobil: Rp 4.000 hingga Rp 6.000 per jam.
- Bus dan truk: Rp 6.000 hingga Rp 9.000 per jam.
- Sepeda motor: Rp 2.000 hingga 3.000 per jam.

Tarif parkir di jalan golongan B:
- Mobil: Rp 2.000 hingga Rp 4.000 per jam.
- Bus dan truk: Rp 4.000 hingga Rp 6.000 per jam.
- Sepeda motor: Rp 2.000 per jam.

Tarif parkir di tempat parkir lingkungan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
- Mobil: Rp 4.000 hingga Rp 5.000 untuk satu jam pertama dan Rp 2.000 hingga Rp 4.000 untuk jam berikutnya.
- Bus dan truk: Rp 6.000 hingga Rp 7.000 untuk jam pertama dan Rp 3.000 untuk jam berikutnya.
- Sepeda motor: Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per jam.

Tarif penitipan kendaraan atau park and ride milik pemerintah:
- Mobil dan bus: Rp 5.000 per hari
- Sepeda motor: Rp 2.000 per hari
- Sepeda: Rp 1.000 per hari
- Tarif parkir valet: Rp 20.000

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Patuh Aturan PSBB, Pengendara Diarahkan ke Luar Tol Tanpa Ditilang

Tak Patuh Aturan PSBB, Pengendara Diarahkan ke Luar Tol Tanpa Ditilang

Megapolitan
Pemkot Bogor Anggarkan Rp 300 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Bogor Anggarkan Rp 300 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Hari Libur, Pemkot Tangsel Tunda Kirim Surat Permohonan PSBB ke Kemenkes

Hari Libur, Pemkot Tangsel Tunda Kirim Surat Permohonan PSBB ke Kemenkes

Megapolitan
Dilarang Bawa Penumpang, Pengendara Ojol Kesulitan Modal untuk Beralih Layanan Pesan Antar

Dilarang Bawa Penumpang, Pengendara Ojol Kesulitan Modal untuk Beralih Layanan Pesan Antar

Megapolitan
UPDATE: 161 Tenaga Medis di DKI Positif Covid-19, 2 Orang Meninggal

UPDATE: 161 Tenaga Medis di DKI Positif Covid-19, 2 Orang Meninggal

Megapolitan
UPDATE: 35.083 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 1.027 Orang Positif

UPDATE: 35.083 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 1.027 Orang Positif

Megapolitan
UPDATE: Pasien Positif Covid-19 di DKI Jakarta 1.811 Orang, 82 Sembuh, 156 Meninggal

UPDATE: Pasien Positif Covid-19 di DKI Jakarta 1.811 Orang, 82 Sembuh, 156 Meninggal

Megapolitan
Penerapan PSBB Kota Bogor Kemungkinan Dilakukan Pekan Depan

Penerapan PSBB Kota Bogor Kemungkinan Dilakukan Pekan Depan

Megapolitan
Pencuri Motor di Ciputat Ditangkap Setelah Kepergok Warga

Pencuri Motor di Ciputat Ditangkap Setelah Kepergok Warga

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok: Pasien Positif Bertambah 6 Orang dan 2 Meninggal dalam Sehari

UPDATE Covid-19 di Depok: Pasien Positif Bertambah 6 Orang dan 2 Meninggal dalam Sehari

Megapolitan
Warga Pamulang Dirikan Dapur Umum, Bagikan Makanan ke Ojol dan Tukang Becak

Warga Pamulang Dirikan Dapur Umum, Bagikan Makanan ke Ojol dan Tukang Becak

Megapolitan
Muncul Tulisan Provokatif 'Sudah Krisis Saatnya Membakar' di Kota Tangerang Jelang PSBB Jakarta

Muncul Tulisan Provokatif "Sudah Krisis Saatnya Membakar" di Kota Tangerang Jelang PSBB Jakarta

Megapolitan
PSBB Diterapkan, Kendaraan yang Masuk Jakarta Dicek Polisi

PSBB Diterapkan, Kendaraan yang Masuk Jakarta Dicek Polisi

Megapolitan
UPDATE Covid-19 10 April: Bekasi Catat 84 Pasien Positif Covid-19

UPDATE Covid-19 10 April: Bekasi Catat 84 Pasien Positif Covid-19

Megapolitan
Serba Serbi PSBB di Ibu Kota, Aturan dan Sanksi agar Corona Cepat Mereda

Serba Serbi PSBB di Ibu Kota, Aturan dan Sanksi agar Corona Cepat Mereda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X