Kala Bank Dunia "Tunduk" Kehendak Basuki

Kompas.com - 18/07/2013, 09:58 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota DKI Jakarta, Senin (24/6/2013). Kompas.com/Robertus BelarminusWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota DKI Jakarta, Senin (24/6/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wajah ceria dan bersahabat tergambar jelas saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama petinggi Bank Dunia untuk Indonesia bersama-sama keluar dari kantor Bank Dunia di Gedung Bursa Efek Jakarta, Rabu (17/7/2013) kemarin. Bahkan, para petinggi Bank Dunia sampai mengantarkan Basuki hingga ke mobil dinasnya.

Keakraban ini menimbulkan sedikit tanda tanya. Sebab, sebelumnya, Basuki kerap menolak berbagai persyaratan yang diberikan Bank Dunia sebagai lembaga pemberi pinjaman proyek pengerukan 13 sungai dan waduk di Jakarta. Bahkan, dia sampai mengancam tidak akan meminjam dari Bank Dunia untuk mendanai proyek tersebut.

Rupanya, sikap tegas Basuki kepada Bank Dunia membuat lembaga pemberi pinjaman proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) itu berubah sikap. Berbagai syarat Bank Dunia yang menurut Basuki memberatkan akhirnya melunak.

Salah satu contohnya ialah untuk pengolahan air limbah, yang diproyeksikan selesai 40 tahun. Basuki meminta program tersebut selesai dalam waktu 10 tahun.

"Negara lain kok bisa sepuluh tahun. Saya bilang, ya kamu bikin sepuluh tahun dong, apa bedanya kita dengan negara lain? Mereka (Bank Dunia) bilang, 'Ya tergantung kalian maunya apa. Kita ikuti,'" kata Basuki.

Bank Dunia pun menyanggupi persyaratan yang diberikan DKI untuk dapat menyelesaikan pengerukan 13 sungai dalam jangka waktu dua tahun. Sebelumnya, Bank Dunia menyepakati menyelesaikan pengerukan sungai itu dalam jangka waktu lima tahun.

Menurut Basuki, yang menjadi keberatan Pemprov DKI melanjutkan proyek JEDI bersama Bank Dunia ialah karena Bank Dunia hanya mementingkan transparansi anggaran. Selain itu, Basuki juga tidak setuju dengan uang kerahiman untuk warga bantaran kali yang kemungkinan menjadi kendala karena menolak direlokasi. Dia hanya bersedia memberikan uang kerahiman kepada warga yang memiliki sertifikat tanah asli, bukan kepada warga ilegal.

"Mereka cerita kalau mereka adalah solution bank. Banknya itu diisi oleh 188 negara pemegang saham, bukan milik satu negara mayoritas. Prinsip mereka, mereka tidak dapat uang kok. Jadi, mereka mengharapkan kita jangan salah persepsi kepada mereka," kata Basuki.

Proyek JEDI yang dirintis oleh Gubernur DKI sebelumnya, Fauzi Bowo atau Foke, diperkirakan menelan anggaran sebesar 190 juta dollar AS. Bank Dunia memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS akan dibebankan dari APBN dan APBD DKI.

Realisasi proyek JEDI dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan. Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan dua lainnya oleh Cipta Karya melalui bantuan dana Bank Dunia. Kementerian Pekerjaan Umum juga telah memastikan bahwa pengerjaan fisik pengerukan 11 sungai dan empat waduk di Jakarta dimulai dengan pengadaan tender fisik internasional.

Tender fisik akan dimulai dengan tahap prakualifikasi dan tahap tender untuk tujuh paket kegiatan pengerukan. Proses tender berlangsung terbuka bagi semua kontraktor. Adapun kontraktor asing yang berkeinginan mengikuti proses tender diwajibkan membentuk joint venture bersama kontraktor asal Indonesia.

Tender proyek JEDI pun telah berjalan dengan melibatkan 14 perusahaan, termasuk dari Korea, China, India, dan Taiwan. Jika selesai, proyek ini diprediksi dapat mengurangi banjir sekitar 30 persen titik banjir Jakarta.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Megapolitan
Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Megapolitan
Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

Megapolitan
Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Megapolitan
Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Megapolitan
Dituntut Tiga Tahun, Lucinta Luna Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Dituntut Tiga Tahun, Lucinta Luna Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Megapolitan
Ambulans bagi Pasien Covid-19 Gratis, Begini Prosedurnya

Ambulans bagi Pasien Covid-19 Gratis, Begini Prosedurnya

Megapolitan
PSMBK Kota Bogor, Zona Merah, dan Angka Kematian yang Meningkat

PSMBK Kota Bogor, Zona Merah, dan Angka Kematian yang Meningkat

Megapolitan
Anies Klaim Sudah Sediakan 100 Rumah Sakit Rujukan bagi Pasien Covid-19

Anies Klaim Sudah Sediakan 100 Rumah Sakit Rujukan bagi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 dari 20 Daerah dengan Kasus Kematian Covid-19 Lebih dari 100 Ada di Jakarta

5 dari 20 Daerah dengan Kasus Kematian Covid-19 Lebih dari 100 Ada di Jakarta

Megapolitan
Anies: Isolasi Mandiri Bisa Dilakukan Sendiri atau Lewat Fasilitas Pemerintah

Anies: Isolasi Mandiri Bisa Dilakukan Sendiri atau Lewat Fasilitas Pemerintah

Megapolitan
Polisi Cekal dan Blokir KTP Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Tangerang

Polisi Cekal dan Blokir KTP Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X