Jokowi Benahi Tanah Abang, Asosiasi PKL Desak Ada Pansus PKL

Ketua APKLI Hoiza Siregar meminta DPRD DKI ikut menyelesaikan permasalahan penataan PKL di bawah pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama tersebut. Menurut dia, DPRD jauh lebih berpengalaman di DKI daripada pimpinan Ibu Kota sehingga harus ada upaya dari mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang belum selesai dari zaman ke zaman tersebut.

"Harusnya iya, DPRD bentuk pansus PKL. Ini PR mereka karena tidak bisa selesai dari waktu ke waktu," kata Hoiza kepada Kompas.com, Selasa (22/7/2013).

DPRD, kata dia, memiliki peran untuk menjembatani kedua belah pihak, yakni Pemprov DKI dengan PKL. Ia pun menuding, salah satu penyebab tidak beresnya permasalahan PKL karena DPRD yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya.

Hoiza membantah kalau ada beberapa pihaknya yang masih saja ngeyel tidak mau direlokasi ke dalam pasar. Menurutnya, selama masih ada solusi dan tidak merugi, ia menjamin PKL tidak akan turun dan keluar pasar lagi.

Di samping itu, DPRD, dalam hal ini Komisi B, yang mengatur tentang isu perdagangan, juga harus memfasilitasi, mendampingi, dan memberikan pembinaan kepada PKL untuk mampu bertahan berjualan di dalam pasar.

"Jadi, jangan bentuk Pansus MRT dan Monorel saja. Karena kami kecil dan tidak punya uang, jangan sampai mereka tidak urusi kami," katanya.

Ia pun meminta pemerintah untuk tidak membandingkan relokasi PKL di dalam negeri dengan PKL luar negeri. Pasalnya, menurut dia, PKL di luar negeri itu dilindungi oleh pemerintahnya dan pengusaha kecil dibela oleh pengusaha besar.

Saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Hoiza berharap, keahlian Jokowi untuk menata PKL dengan komunikasi seperti yang ia lakukan di Solo dapat dilakukannya di Jakarta. Namun, dia merasa pikirannya keliru. Dia mengaku belum merasakan pembinaan Jokowi seperti pembinaan persuasif yang diterapkannya di Solo.

Dengan melihat penataan PKL Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Jatinegara, yang harus "memaksa" PKL masuk ke dalam pasar, menurut Hoiza, kebijakan Jokowi tak lain halnya dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo.

"Sama saja, dulu Foke (panggilan akrab Fauzi Bowo) juga pindahkan PKL ke Blok G Tanah Abang. Kemudian, kita turun lagi, karena dagang di situ enggak ada untungnya sama sekali," kata Hoiza.