Kompas.com - 05/08/2013, 11:26 WIB
Lapak pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang menghambur di trotoar dan badan jalan Kabon Jati, Rabu (17/7/2013). Untuk keamanan, setiap hari PKL membayar Rp 1.000- Rp 2.000 kepada preman, Rp 300 ribu - Rp 400 ribu per bulan, serta harus memesan lapak kepada preman. ESTU SURYOWATILapak pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang menghambur di trotoar dan badan jalan Kabon Jati, Rabu (17/7/2013). Untuk keamanan, setiap hari PKL membayar Rp 1.000- Rp 2.000 kepada preman, Rp 300 ribu - Rp 400 ribu per bulan, serta harus memesan lapak kepada preman.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah akan mengeksekusi rumah pemotongan hewan (RPH) dan pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang pada H+3 hari raya Idul Fitri atau 11 Agustus 2013. Kepala Blok G Pasar Tanah Abang Warimin mengatakan bahwa penertiban RPH terkait upaya pembersihan agar PKL mau pindah ke dalam pasar.

"Penertiban dan pembongkaran RPH Blok G dilaksanakan pada H+3 oleh Pak Wali Kota," kata Warimin kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (5/8/2013).

Rencananya, RPH dari PD Dharmajaya itu akan dipindahkan ke Pulogadung, Jakarta Timur. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa para tukang potong hewan itu hingga kini masih bertahan di Blok G.

Selain pembersihan RPH, rencananya pada hari itu juga akan dilakukan penertiban terhadap PKL Tanah Abang yang masih bertahan untuk berdagang di bahu jalan. Penertiban dilakukan dengan sidang di tempat.

Pemprov DKI Jakarta telah mempersiapkan hakim dan jaksa untuk menindak tegas PKL ngeyel. Rencananya, para PKL ngeyel itu akan disidang di Kantor Kelurahan Kebon Kacang. Keberadaan PKL di Jakarta telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, serta sanksi berupa kurungan 10 hingga 60 hari dan denda Rp 100.000 hingga Rp 20 juta.

"Mereka akan terkena tindak pidana ringan (tipiring)," kata Warimin.

Mengenai relokasi PKL, Warimin mengatakan masih belum dapat menentukan jadwal. Pasalnya, pelaksanaannya masih akan menunggu pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta (KUKMP DKI Jakarta) untuk mengundi para PKL yang tidak memiliki KTP DKI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah penutupan pendaftaran pada Jumat (2/8/2013) lalu sebanyak 961 PKL yang telah terdaftar masuk Blok G. Dari jumlah itu, sebanyak 470 PKL ber-KTP DKI, 313 PKL KTP non-DKI, dan 178 PKL sisanya mendaftar melalui Dinas KUKMP DKI Jakarta.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Megapolitan
Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kota Tangerang Catat 399 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kota Tangerang Catat 399 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 5.393, Jumlah Tes Berkurang Dibanding Kemarin

UPDATE 25 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 5.393, Jumlah Tes Berkurang Dibanding Kemarin

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kasus Positif Covid di Tangsel Bertambah 142, Pasien Meninggal 10 Orang

UPDATE 25 Juli: Kasus Positif Covid di Tangsel Bertambah 142, Pasien Meninggal 10 Orang

Megapolitan
Wali Kota Jakarta Utara Maksimalkan Fungsi Kader Pulih untuk Bantuk Pasien Isoman

Wali Kota Jakarta Utara Maksimalkan Fungsi Kader Pulih untuk Bantuk Pasien Isoman

Megapolitan
Wali Kota Jakarta Utara Ajak Pasien Isoman Lakukan Isolasi Terkendali di Rusun Nagrak

Wali Kota Jakarta Utara Ajak Pasien Isoman Lakukan Isolasi Terkendali di Rusun Nagrak

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Dua Pencuri Motor Bersenpi yang Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan

Kronologi Penangkapan Dua Pencuri Motor Bersenpi yang Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan

Megapolitan
Kadin Minta jika PPKM Diperpanjang Mal Dibuka, tetapi Pekerja dan Pengunjung Harus Telah Divaksin

Kadin Minta jika PPKM Diperpanjang Mal Dibuka, tetapi Pekerja dan Pengunjung Harus Telah Divaksin

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan Rumah Ketua RT di Tanah Abang

Kebakaran Hanguskan Rumah Ketua RT di Tanah Abang

Megapolitan
Dua Pencuri Motor Bersenjata Api di Pagedangan Keluarkan Tembakan ke Arah Warga

Dua Pencuri Motor Bersenjata Api di Pagedangan Keluarkan Tembakan ke Arah Warga

Megapolitan
Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X