Kompas.com - 12/08/2013, 15:49 WIB
Warga pendatang mengikuti sidang dalam Operasi Yustisi Kependudukan di Kantor Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2011). Pemprov DKI melaksanakan OYK secara serentak di lima wilayah. Pendatang yang tidak memiliki KTP setempat didenda Rp 20.000. KOMPAS/AGUS SUSANTO Warga pendatang mengikuti sidang dalam Operasi Yustisi Kependudukan di Kantor Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2011). Pemprov DKI melaksanakan OYK secara serentak di lima wilayah. Pendatang yang tidak memiliki KTP setempat didenda Rp 20.000.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak ingin Operasi Yustisi Kependudukan atau OYK digunakan untuk memperalat warga di Jakarta. Ia mengatakan, OYK hanya berlaku bagi warga yang melanggar peraturan daerah.

Mulai tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan merazia warga pendatang dengan melakukan OYK. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggantinya dengan operasi bina kependudukan. Warga pendatang yang tak memiliki keterampilan kerja dan belum bekerja akan diminta untuk pulang ke daerah asalnya.

Basuki mengatakan, belum tentu semua kaum urban mendatangkan masalah bagi Jakarta. Tak sedikit dari pendatang itu, kata dia, justru mendatangkan pendapatan bagi pemerintah, misalnya turis dan wisatawan asing.

"Jangan lagi operasi yustisi seperti zaman saya kuliah dulu. Anak kuliah tidak punya KTP (Jakarta) ditangkap, kan jadi permainan. Kalau orang bisa bayar kos mahal, bisa di hotel, ada enggak operasi yustisi yang berani menangkap turis?" kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (12/8/2013).

Ia mengatakan, Jokowi tidak melarang warga dari luar Jakarta untuk mencari nafkah di Ibu Kota. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI akan memberikan KTP bagi para pendatang yang sudah menetap lama di Jakarta.

Basuki menyebutkan, operasi yustisi hanya diarahkan untuk orang yang melanggar peraturan daerah. "Misalnya, berdagang di jalan, menduduki trotoar," kata Basuki.

Kepala Disdukcapil DKI Purba Hutapea mengatakan akan menggelar operasi yustisi bagi pedagang kaki lima (PKL) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Operasi yustisi PKL dan PMKS ini untuk menegakkan Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Penertiban ini akan dilakukan pada H+21 Lebaran karena masih memberikan waktu kepada para pendatang untuk berlibur di Jakarta.

"Sebagai gantinya OYK, kami melakukan penertiban atau razia terhadap PKL ilegal dan PMKS, seperti gelandangan, pengemis, dan tukang palak mobil," kata Purba.

Apabila dalam penertiban tersebut ada warga yang tidak mempunyai KTP DKI, maka akan langsung diserahkan ke pengadilan wilayah setempat untuk mengikuti sidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun PMKS yang terjaring dalam razia itu akan dibawa ke Panti Sosial Dinas Sosial DKI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Omicron Bertambah, Pemkot Tangerang Akan Sesuaikan Aturan WFH dan PTM

Kasus Omicron Bertambah, Pemkot Tangerang Akan Sesuaikan Aturan WFH dan PTM

Megapolitan
Mobil Terjun Ke Parit di Tangerang, Pengemudi dan Anaknya Selamat

Mobil Terjun Ke Parit di Tangerang, Pengemudi dan Anaknya Selamat

Megapolitan
Demi Bayar Utang Rp 1 Miliar, Ibu Hamil Rela Jual Ginjal

Demi Bayar Utang Rp 1 Miliar, Ibu Hamil Rela Jual Ginjal

Megapolitan
Balas Pantun Anies dan Giring PSI: dari Sirkuit Formula E hingga Sindiran 'Kurang Kerjaan'

Balas Pantun Anies dan Giring PSI: dari Sirkuit Formula E hingga Sindiran "Kurang Kerjaan"

Megapolitan
Pelintasan Rel Stasiun Pondok Cina Melengkung, Warga: Enggak Kelihatan Kereta Datang

Pelintasan Rel Stasiun Pondok Cina Melengkung, Warga: Enggak Kelihatan Kereta Datang

Megapolitan
Situasi Jakarta Makin Gawat: Omicron Tembus 1.000 Kasus, Pasien Wisma Atlet Terus Melonjak

Situasi Jakarta Makin Gawat: Omicron Tembus 1.000 Kasus, Pasien Wisma Atlet Terus Melonjak

Megapolitan
18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

Megapolitan
Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Megapolitan
UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

Megapolitan
Polisi dan Keluarga Korban Bantah Laporan Bocah yang Dicabuli Kuli Bangunan Sempat Diremehkan

Polisi dan Keluarga Korban Bantah Laporan Bocah yang Dicabuli Kuli Bangunan Sempat Diremehkan

Megapolitan
Pekan Depan, Kapasitas PTM di Kota Tangerang Dikurangi hingga 50 Persen

Pekan Depan, Kapasitas PTM di Kota Tangerang Dikurangi hingga 50 Persen

Megapolitan
Realisasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di DKI Capai 216.726 Orang

Realisasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di DKI Capai 216.726 Orang

Megapolitan
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Megapolitan
Perkenalkan Formula E ke Anies, Dino Patti Djalal: Saya Yakin Akan Naikkan Pamor Jakarta

Perkenalkan Formula E ke Anies, Dino Patti Djalal: Saya Yakin Akan Naikkan Pamor Jakarta

Megapolitan
Soal Penjabat Gubernur DKI, Ketua Fraksi PDI-P: Sekda Juga Memenuhi Syarat

Soal Penjabat Gubernur DKI, Ketua Fraksi PDI-P: Sekda Juga Memenuhi Syarat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.