Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKL Pasar Gembrong yang Kena Pungli Diminta Lapor Camat

Kompas.com - 13/08/2013, 00:36 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Gembrong mengaku membayar pungutan liar agar dapat berjualan.

Camat Jatinegara Syofian Taher mengimbau, jika ada yang menemukan preman melakukan pungutan terhadap PKL agar melapor kepadanya.

"Kalau ada yang bayar, tangkap orangnya sini. Bawa ke saya. Saya yakin dan percaya, anggota kami tidak ada yang melakukan itu," katanya saat ditemui di Pasar Gembrong, Jakarta Timur, Senin (12/8/2013).

Syofian mengaku akan memberikan kelonggaran kepada PKL untuk berjualan, asal jangan sampai memakan badan jalan.

Sebelumnya, peluang ratusan PKL Pasar Gembrong yang menggunakan Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur, untuk terus bertahan semakin kecil.

Mereka mengaku salah berjualan tak pada tempatnya. Namun, mereka merasa apa yang dilakukan selama ini sudah dibenarkan karena telah membayar kepada oknum tak bertanggung jawab. Setidaknya, tiap pedagang harus mengeluarkan uang Rp 10.000 sampai Rp 20.000 per hari.

Aat (28), pedagang karpet di Pasar Gembrong, mengaku paham betul soal "setoran gelap" kepada oknum Satuan Polisi Pamong Praja. Menurutnya, para pedagang kerap menyetor kepada oknum petugas Satpol PP dan hal itu sudah berlangsung bertahun-tahun.

"Tukang parkir minta uang ke kami juga buat bayar oknum polisi. Dari dulu namanya pedagang kaki lima selalu menjadi lahan basah petugas," tutur Aat yang lapaknya ditertibkan Satpol PP Kecamatan Jatinegara, Senin (12/8/2013).

Seorang pedagang mainan, Ruri Hutabarat (38), mengatakan, semua pedagang tak keberatan jika Pemprov DKI berniat merelokasi mereka, asal tak dibebankan biaya untuk membeli atau menyewa kios dengan harga tinggi. Ruri hanya meminta keadilan jika pedagang di sana harus ditertibkan.

"Kami diminta untuk tidak jualan di trotoar, jangan makan badan jalan. Kami juga minta agar Pemprov DKI membuat kesepakatan dengan pedagang. Jangan hanya setengah-setengah, kami punya keluarga butuh makan," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com