Kompas.com - 15/08/2013, 19:23 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tidak ada akta pendirian lembaga swadaya masyarakat bernama Ahok Center. Ia siap membubarkan LSM yang disebut-sebut sebagai mitra kerja kegiatan corporate social responsibility (CSR) perusahaan kepada Pemerintah Provinsi DKI tersebut.

Basuki mengatakan, ia tidak pernah menggunakan nama Ahok Center sebagai nama yayasan yang didirikannya pada tahun 2007 itu. Basuki mendirikannya dengan nama Center For Democracy and Transparency (CDT). Nama Ahok Center hanyalah sebutan oleh sebagian masyarakat agar lebih mudah menyebutnya. Tidak ada nota kesepahaman ataupun catatan notaris dan rekening atas nama Ahok Center.

"(Ahok Center) itu cuma asal nama saja. Besok juga gue suruh bubarin, enggak boleh lagi pakai Ahok Center," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Anggota Ahok Center itu, kata Basuki, merupakan kumpulan relawan pemenangan Joko Widodo dan Basuki saat keduanya maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2012. Keduanya akhirnya menang.

Basuki berani menjamin bahwa lembaga yang bergerak dalam bidang sosial itu sama sekali tidak berhubungan dengan pengelolaan CSR. "Untuk mencatat sebagai aset itu tugasnya BPKD DKI supaya semua sumbangan ini menjadi catatan aset DKI. Ini orang menyumbang ke Pemprov DKI, ditaruhnya di BPKD. Aku bingung sekarang ribut Ahok Center," kata dia.

Hari ini Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta menyampaikan keterangan pers tentang empat satuan kerja perangkat daerah yang dituju oleh perusahaan pemberi CSR. Khusus Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Pemprov DKI, tertera nama Ahok Center sebagai mitra kerja 18 perusahaan penyelenggara CSR di Rusun Marunda, Jakarta Utara.

Pengamat ekonomi, Faisal Basri, mempertanyakan keberadaan Ahok Center dalam pengelolaan dana CSR itu. Menurutnya, Ahok Center tidak dibenarkan terlibat dalam pengelolaan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat umum tersebut. CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap target CSR-nya, khususnya masyarakat yang terkena efek negatif dari kegiatan produksi perusahaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Megapolitan
Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Megapolitan
Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Megapolitan
Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Megapolitan
Pemprov DKI Pastikan Tak Akan Ada Laboratorium yang Bandel Pasang Tarif PCR di Atas Rp 275.000

Pemprov DKI Pastikan Tak Akan Ada Laboratorium yang Bandel Pasang Tarif PCR di Atas Rp 275.000

Megapolitan
Jakarta Urutan 28 soal Indeks Kebebasan Pers, Ini Respons Wagub DKI

Jakarta Urutan 28 soal Indeks Kebebasan Pers, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 95 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 27 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 95 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI: Jakarta Segera Merespons Penurunan Biaya Tes PCR Jadi Rp 275.000

Wagub DKI: Jakarta Segera Merespons Penurunan Biaya Tes PCR Jadi Rp 275.000

Megapolitan
Lantik Akhmad Marjuki Jadi Wakil Bupati Bekasi, Ridwan Kamil Minta Jaga Integritas

Lantik Akhmad Marjuki Jadi Wakil Bupati Bekasi, Ridwan Kamil Minta Jaga Integritas

Megapolitan
Warga Perumahan di Tangerang Protes Pemetaan Google Street View: Petugas Pakai Surat Endorse

Warga Perumahan di Tangerang Protes Pemetaan Google Street View: Petugas Pakai Surat Endorse

Megapolitan
Pemkot Tangsel Antisipasi Banjir di 30 Titik Rawan Terendam

Pemkot Tangsel Antisipasi Banjir di 30 Titik Rawan Terendam

Megapolitan
Operasi Pangan Murah, 80 Warga Kelapa Gading Beli Sembako Setengah Harga

Operasi Pangan Murah, 80 Warga Kelapa Gading Beli Sembako Setengah Harga

Megapolitan
UI dan PBNU Teken Kerja Sama, Said Aqil: Saya Khawatir Radikalisme Tumbuh Subur di Kampus

UI dan PBNU Teken Kerja Sama, Said Aqil: Saya Khawatir Radikalisme Tumbuh Subur di Kampus

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Bus Transjakarta: Tertimpa Penumpang Lainnya yang Berhamburan di Lantai

Cerita Korban Kecelakaan Bus Transjakarta: Tertimpa Penumpang Lainnya yang Berhamburan di Lantai

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Cari Ponselnya yang Terlempar, Ketemu di Polda Metro

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Cari Ponselnya yang Terlempar, Ketemu di Polda Metro

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.