Kompas.com - 22/08/2013, 16:00 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorTjatur Wiharyo
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, persoalan minuman keras (miras) ilegal di Ibu Kota melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Kasus-kasus yang berkaitan dengan miras ilegal, lanjut Basuki, menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Satpol PP itu nanti yang urusin," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (22/8/2013).

Peraturan soal miras ilegal diatur pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 46, yang berbunyi: "Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pada bagian penjelasan terhadap Pasal 46 itu, tertulis: "Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol kurang dari 5 % (lima persen), golongan B (kadar ethanol lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen)."

Pelanggaran terhadap Pasal 46 itu,"Dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling, lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)."

Hal tersebut berkaitan dengan kasus sejumlah pemuda yang tewas akibat menenggak minuman keras oplosan pada Minggu (18/8/2013), buatan seorang pedagang jamu bernama Rendy. Miras tersebut merupakan oplosan dari alkohol berkadar 96 persen, air (diberi nama ginseng), yang bisa ditambah susu, beras kencur, dan atau anggur.

Polisi menetapkan Rendy sebagai tersangka dan menahannya di Mapolres Metro Jakarta Pusat terhitung mulai hari Rabu (21/8/2013). Rendy dijerat dengan Pasal 146 Ayat 2 jo Pasal 140 jo Pasal 86 Ayat (2) subsider Pasal 136 jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton Liter untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton Liter untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Megapolitan
Wisatawan Mancanegara Mulai Ramai Kunjungi Jakarta, Paling Banyak dari China

Wisatawan Mancanegara Mulai Ramai Kunjungi Jakarta, Paling Banyak dari China

Megapolitan
Dua Bulan PTM Terbatas, 22 Murid dan 16 Tenaga Pendidik di Tangsel Positif Covid-19

Dua Bulan PTM Terbatas, 22 Murid dan 16 Tenaga Pendidik di Tangsel Positif Covid-19

Megapolitan
1.244 Warga Depok Idap HIV/AIDS, Paling Banyak di Pancoran Mas

1.244 Warga Depok Idap HIV/AIDS, Paling Banyak di Pancoran Mas

Megapolitan
Kesedihan Nora Alexandra Antar Jerinx ke Ruang Tahanan: Baru Bebas, Harus Masuk Lagi...

Kesedihan Nora Alexandra Antar Jerinx ke Ruang Tahanan: Baru Bebas, Harus Masuk Lagi...

Megapolitan
Keributan di Cililitan, Kaca Bus Transjakarta Dipecahkan Pakai Helm

Keributan di Cililitan, Kaca Bus Transjakarta Dipecahkan Pakai Helm

Megapolitan
Aturan Naik Angkutan Umum di Jakarta selama PPKM Level 2

Aturan Naik Angkutan Umum di Jakarta selama PPKM Level 2

Megapolitan
UPN Veteran Jakarta: Tak Ada Tanda Kekerasan Jasad Mahasiswi yang Meninggal Saat Diklat Menwa

UPN Veteran Jakarta: Tak Ada Tanda Kekerasan Jasad Mahasiswi yang Meninggal Saat Diklat Menwa

Megapolitan
Dicoret DPRD, Anggaran Sumur Resapan Bisa untuk Tambal Gaji PJLP

Dicoret DPRD, Anggaran Sumur Resapan Bisa untuk Tambal Gaji PJLP

Megapolitan
Reuni 212 Diancam Pidana, Panitia: Seharusnya Polisi Mengamankan, Bukan Menakut-nakuti!

Reuni 212 Diancam Pidana, Panitia: Seharusnya Polisi Mengamankan, Bukan Menakut-nakuti!

Megapolitan
Jadi Tahanan Kejaksaan, Musisi Jerinx Pertimbangan Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tahanan Kejaksaan, Musisi Jerinx Pertimbangan Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
PPKM Level 3 di Tangsel, Anak 12 Tahun ke Bawah Dilarang Masuk Mal dan Bioskop

PPKM Level 3 di Tangsel, Anak 12 Tahun ke Bawah Dilarang Masuk Mal dan Bioskop

Megapolitan
Sempat Diusulkan Rp 122 Miliar, Anggaran Sumur Resapan Dihapus Ketua DPRD

Sempat Diusulkan Rp 122 Miliar, Anggaran Sumur Resapan Dihapus Ketua DPRD

Megapolitan
Kedai di Beji Dibobol Maling, Pelaku Rusak Tembok dan Curi Uang Rp 3 Juta

Kedai di Beji Dibobol Maling, Pelaku Rusak Tembok dan Curi Uang Rp 3 Juta

Megapolitan
Bentrok PP vs FBR di Ciledug, 7 Orang Jadi Tersangka dan 3 di Antaranya Positif Narkoba

Bentrok PP vs FBR di Ciledug, 7 Orang Jadi Tersangka dan 3 di Antaranya Positif Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.