Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum "Go Public", PT Jakpro Dipercaya Basuki Pimpin Palyja

Kompas.com - 27/08/2013, 12:58 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun PT Jakarta Propertindo hanya diberikan wewenang untuk membeli saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) sebesar 49 persen, kepemimpinan perusahaan tetap akan diserahkan kepada PT Jakpro.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan memberi waktu kepada PT Jakpro untuk go public selama lima tahun. Namun, walau belum go public, PT Jakpro tetap akan membeli dan memimpin Palyja.

"Ya, ini kan soal kepercayaan saja. Yang penting PT Jakpro yang nge-lead Palyja, mulai dari dirut, keuangan, operasional, semuanya dari PT Jakpro," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Untuk pembelian saham Palyja, Basuki menjelaskan bahwa hal itu telah tertuang dalam surat perjanjian antara PT Jakpro dan PT Pembangunan Jaya. Rencananya saham kepemilikan Palyja sebesar 49 persen milik Astratel akan dibeli PT Jakpro dan 51 persen saham kepemilikan Suez Internasional akan dibeli PT Pembangunan Jaya. Pembelian saham Palyja itu, kata Basuki, adalah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Jakarta.

Saham mayoritas pun akan tetap dipegang oleh PT Pembangunan Jaya karena ia menginginkan PT Pembangunan Jaya menjadi BUMD profesional yang dapat bersaing dengan perusahaan swasta lainnya.

"Jadi kita mau tunjukkan kemampuan PT Jakpro yang mau go public dan kita mau tunjukkan kalau PT Pembangunan Jaya itu profesional," kata Basuki.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya sudah mendapat mandat dari Pemprov DKI untuk segera membeli saham kepemilikan Palyja sebesar 49 persen dari Astratel.

Saat ini, menurut dia, pihaknya masih dalam proses due diligent. "Seperti membeli rumah, mana sertifikatnya, spesifikasi rumah seperti apa, itu yang namanya due diligent. Jadi due diligent itu sifatnya ekonomis atau legal," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com