Basuki Hadiri Sidang DPRD, Fraksi PPP "Walkout"

Kompas.com - 02/09/2013, 11:58 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada yang berbeda dalam sidang paripurna DPRD DKI, Senin (2/9/2013). Sidang yang juga dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu tiba-tiba diwarnai interupsi oleh anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Setelah membuka rapat, Wakil Ketua DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto, yang memimpin rapat itu, terpaksa memotong jalannya rapat karena ada interupsi dari Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Matnoor Tindoan.

"Kami dari Fraksi PPP bersepakat memanggil Saudara Wakil Gubernur terkait pernyataan beliau melecehkan institusi DPRD. Tapi sampai saat ini, pimpinan belum melaksanakan permintaan itu. Kami, Fraksi PPP, belum bisa mengikuti rapat paripurna ini," kata Matnoor sebelum meninggalkan ruang sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin.

Karena semua anggotanya walkout, penyampaian pemandangan umum Fraksi PPP akhirnya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD DKI yang hadir, yakni Sayogo dan Triwisaksana. Sekitar empat anggota Fraksi PPP yang menghadiri sidang paripurna itu langsung beranjak dari kursinya dan keluar ruangan. Suasana tampak sedikit riuh setelah adanya walkout itu. "Terima kasih Fraksi PPP atas masukannya," kata Sayogo.

Sidang paripurna pun dilanjutkan kembali dengan penyampaian pandangan fraksi atas perubahan rancangan peraturan daerah tentang badan usaha milik negara yang mengurus mass rapid transit (MRT).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, selain Matnoor, anggota Fraksi PPP DPRD DKI yang memilih keluar itu adalah Ridho Kamaludin dan Abdul Aziz. Pada sidang paripurna beberapa waktu lalu, Ketua Komisi C DPRD DKI yang juga anggota Fraksi PPP, Maman Firmansyah, juga mengingatkan Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan tentang surat peringatan yang pernah ia layangkan beberapa waktu lalu atas sikap Basuki. Ia meminta pimpinan DPRD tidak lupa memanggil Basuki terkait pernyataannya, yang dianggap melecehkan institusi.

Menurut Maman, pernyataan keras Basuki selama ini telah merendahkan institusi DPRD dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Fraksi PPP juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki.

Tak hanya melayangkan surat kepada Mendagri dan pimpinan DPRD DKI, Fraksi PPP juga meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk lebih sering menegur Basuki. Jokowi juga diminta mendukung setiap upaya perwujudan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan sikap persuasif, manusiawi, dan tidak tebang pilih.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Bekasi Tembus 10.000, KBM Tatap Muka Tetap Jalan

Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Bekasi Tembus 10.000, KBM Tatap Muka Tetap Jalan

Megapolitan
Pemkot Jaktim Bakal Terus Bangun Bank Sampah di Tiap RW

Pemkot Jaktim Bakal Terus Bangun Bank Sampah di Tiap RW

Megapolitan
UPDATE 30 November: 10.112 Pasien Covid-19 Dirawat di Jakarta

UPDATE 30 November: 10.112 Pasien Covid-19 Dirawat di Jakarta

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Sebut Pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat Sudah Sesuai Aturan

Komisi A DPRD DKI Sebut Pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat Sudah Sesuai Aturan

Megapolitan
Surat Suara yang Diterima KPU Tangsel Kurang 1.035 Lembar

Surat Suara yang Diterima KPU Tangsel Kurang 1.035 Lembar

Megapolitan
Direksi RS Ummi dan MER-C Penuhi Panggilan Polisi soal Kontroversi Tes Swab Rizieq Shihab

Direksi RS Ummi dan MER-C Penuhi Panggilan Polisi soal Kontroversi Tes Swab Rizieq Shihab

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Stadion Patriot

Pemkot Bekasi Akan Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Stadion Patriot

Megapolitan
854 Surat Suara Pilkada Tangsel Cacat, Bakal Dimusnahkan Jelang Pencoblosan

854 Surat Suara Pilkada Tangsel Cacat, Bakal Dimusnahkan Jelang Pencoblosan

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Begal Pesepeda, Pemimpinnya Ditembak Mati

Polisi Tangkap Komplotan Begal Pesepeda, Pemimpinnya Ditembak Mati

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Disebut OTG

Positif Covid-19, Wagub DKI Disebut OTG

Megapolitan
Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi Tembus 10.000, Pemkot: Tidak Ada Masalah

Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi Tembus 10.000, Pemkot: Tidak Ada Masalah

Megapolitan
Wisma Atlet Dikhawatirkan Penuh Jika Tak Ada Penurunan Kasus Covid-19

Wisma Atlet Dikhawatirkan Penuh Jika Tak Ada Penurunan Kasus Covid-19

Megapolitan
Kontroversi Kepulangan Rizieq Shihab dari RS Ummi Bogor Saat Hasil Tes Swab Belum Diketahui

Kontroversi Kepulangan Rizieq Shihab dari RS Ummi Bogor Saat Hasil Tes Swab Belum Diketahui

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Pejabat Pemprov DKI Bakal Dites Swab

Wagub DKI Positif Covid-19, Pejabat Pemprov DKI Bakal Dites Swab

Megapolitan
Jelang Masa Tenang, Muhamad-Sara Bakal Sering Blusukan di Tangsel

Jelang Masa Tenang, Muhamad-Sara Bakal Sering Blusukan di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X