Kompas.com - 02/09/2013, 12:36 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, dan Ketua Delegasi Panitia 17 Jimly Asshidique saat memimpin rapat membahas nama pahlawan untuk dijadikan nama jalan protokol, Jumat (30/8/2013), di Gedung Parlemen, Jakarta. KOMPAS.com/Indra AkuntonoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, dan Ketua Delegasi Panitia 17 Jimly Asshidique saat memimpin rapat membahas nama pahlawan untuk dijadikan nama jalan protokol, Jumat (30/8/2013), di Gedung Parlemen, Jakarta.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejarawan JJ Rizal berharap agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terjebak dalam pola pikir penguasa Orde Baru dalam pemberian nama jalan. Menurutnya, Jakarta sudah terlalu banyak memiliki jalan dengan nama tokoh dari kalangan militer.

"Ini dulu upaya Orde Baru yang ingin memengaruhi pikiran masyarakat bahwa seolah-olah pendiri negara ini adalah tentara," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/9/2013).

Menurut Rizal, banyak tokoh yang lebih pantas digunakan sebagai nama jalan utama sesuai perannya dalam sejarah. Namun, hal itu tidak dilalukan karena nama itu bukan dari kalangan militer. Hal ini justru menciptakan adanya hierarki bahwa kedudukan militer lebih tinggi.

Dia mengatakan, tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta dan RA Kartini tidak kalah berjasa dibandingkan tokoh militer, seperti Mayjen DI Panjaitan, Lettu Pierre Tendean, ataupun Jenderal Ahmad Yani. Bahkan, kata Rizal, tokoh penulis Ernest Douwes Dekker juga punya peran besar dalam sejarah kemerdekaan. Namun, tokoh-tokoh sipil itu jarang mendapat tempat pada papan nama jalan.

"Tapi kok enggak ada nama Jalan Mohammad Hatta, Kartini, dan Douwes Dekker di pusat kota?" kata Rizal.

Untuk itu, dia menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berhati-hati dalam menyikapi usulan nama Soeharto sebagai nama jalan. Menurutnya, hal itu kental dengan nuansa politis. Terutama di tengah gencarnya sebagian orang mengampanyekan kerinduan akan Orde Baru.

"Kalau Pak Jokowi ingin mengubah nama jalan, jangan masuk lagi ke jalan pikiran Orde Baru. Lebih baik ganti saja nama jenderal-jenderal dengan orang yang memainkan sejarah dengan signifikan," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Rumah di Kalideres Ambruk dan Tewaskan Ibu dan Balitanya

Kronologi Rumah di Kalideres Ambruk dan Tewaskan Ibu dan Balitanya

Megapolitan
Polisi Gagalkan Rencana Tawuran di Kebayoran Baru, 3 Remaja Ditangkap Barbuk Pedang dan Celurit

Polisi Gagalkan Rencana Tawuran di Kebayoran Baru, 3 Remaja Ditangkap Barbuk Pedang dan Celurit

Megapolitan
Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Megapolitan
Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Megapolitan
Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Megapolitan
Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Megapolitan
Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Megapolitan
UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Megapolitan
Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Megapolitan
Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Megapolitan
SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.