Soal Nama Jalan, Jokowi Diminta Tak Ikuti Orde Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejarawan JJ Rizal berharap agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terjebak dalam pola pikir penguasa Orde Baru dalam pemberian nama jalan. Menurutnya, Jakarta sudah terlalu banyak memiliki jalan dengan nama tokoh dari kalangan militer.

"Ini dulu upaya Orde Baru yang ingin memengaruhi pikiran masyarakat bahwa seolah-olah pendiri negara ini adalah tentara," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/9/2013).

Menurut Rizal, banyak tokoh yang lebih pantas digunakan sebagai nama jalan utama sesuai perannya dalam sejarah. Namun, hal itu tidak dilalukan karena nama itu bukan dari kalangan militer. Hal ini justru menciptakan adanya hierarki bahwa kedudukan militer lebih tinggi.

Dia mengatakan, tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta dan RA Kartini tidak kalah berjasa dibandingkan tokoh militer, seperti Mayjen DI Panjaitan, Lettu Pierre Tendean, ataupun Jenderal Ahmad Yani. Bahkan, kata Rizal, tokoh penulis Ernest Douwes Dekker juga punya peran besar dalam sejarah kemerdekaan. Namun, tokoh-tokoh sipil itu jarang mendapat tempat pada papan nama jalan.

"Tapi kok enggak ada nama Jalan Mohammad Hatta, Kartini, dan Douwes Dekker di pusat kota?" kata Rizal.

Untuk itu, dia menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berhati-hati dalam menyikapi usulan nama Soeharto sebagai nama jalan. Menurutnya, hal itu kental dengan nuansa politis. Terutama di tengah gencarnya sebagian orang mengampanyekan kerinduan akan Orde Baru.

"Kalau Pak Jokowi ingin mengubah nama jalan, jangan masuk lagi ke jalan pikiran Orde Baru. Lebih baik ganti saja nama jenderal-jenderal dengan orang yang memainkan sejarah dengan signifikan," ucapnya.