Soal Kebijakan Mobil Murah, Basuki Pasrah

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkeberatan dengan kebijakan pemerintah pusat menerbitkan mobil murah karena ditengarai akan memperparah kemacetan Ibu Kota, lain halnya dengan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Basuki, tak ada kekuatan untuk menentang kebijakan tersebut, tetapi bukan berarti tak ada celah bagi Pemprov DKI untuk tetap menjalankan programnya mengurangi beban kemacetan di Ibu Kota.

"Itu program sudah lama. Program nasional harus didukung, ya enggak bisa dilawan kan?" kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan itu, kata dia, mendapatkan insentif pemerintah pusat. Dari dulu pemerintah pusat memang menginginkan pemakaian mobil ramah lingkungan. Bahkan pemerintah memberikan insentif kepada para produsen yang mau memproduksi mobil murah.

Permenperin itu merupakan turunan dari program mobil emisi karbon rendah atau low emission carbon (LEC) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang kendaraan yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Peraturan itu antara lain menyebutkan tentang keringanan pajak bagi penjualan mobil hemat energi. Hal ini memungkinkan produsen mobil menjual mobil di bawah Rp 100 juta. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.

Lantas, bagaimana antisipasi Pemprov DKI menghadapi kebijakan mobil murah tersebut?

Basuki mengatakan, Pemprov DKI tengah mengupayakan perbaikan fasilitas transportasi massal, yang diharapkan akan mendorong warga untuk beralih memanfaatkan tranportasi umum ketimbang mobil murah.

Pihaknya juga akan menerapkan zonasi parkir dengan tarif yang mahal dan menerapkan electronic road pricing (ERP) di tengah kota. "Kita juga ingin pembelian bus pakai e-katalog biar cepat. Kalau lelang tender, membutuhkan waktu lama. Tapi, kalau pakai e-katalog bisa sekaligus beli 3.000 bus," kata Basuki.

Basuki tak memungkiri bahwa dirinya tak menginginkan adanya penambahan kendaraan pribadi di Jakarta untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta sehingga program yang tengah dijalankan, seperti perbaikan transportasi, kebijakan pembatasan kendaraan dengan nomor ganjil genap, dan ERP, bisa segera terlaksana.

"Secara jujur, kita (Basuki dan Jokowi) berharap tidak banyak mobil bertambah di DKI," tegas Basuki.