Ribuan Buruh Unjuk Rasa, Tolak Status Tenaga Kontrak

Kompas.com - 16/09/2013, 14:33 WIB
Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2013). Mereka menuntut penghapusan kontrak kerja di perusahaan BUMN. KOMPAS.com/UMMI HADYAH SALEHRibuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2013). Mereka menuntut penghapusan kontrak kerja di perusahaan BUMN.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi unjuk rasa menuntut penghapusan kerja kontrak di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka berjalan dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Iwan selaku salah satu koordinator aksi dari KASBI wilayah Indramayu menuturkan, selama ini tidak ada kepastian kerja dan nasib pekerja alih daya (outsourcing). Hal itu ia alami selama 16 tahun bekerja di PT Pertamina. Selain penghapusan sistem kerja kontrak, para buruh juga meminta upah layak bagi buruh.

"Kami meminta agar BUMN segera menghapus sistem outsourcing bagi pekerja yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi di perusahaan BUMN," kata Iwan di depan Istana Merdeka, Senin (16/9/2013).

Selain itu, KASBI juga meminta jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat. Buruh juga menuntut subsidi untuk kebutuhan pokok, kesehatan, sandang, pangan, dan pendidikan sehingga harganya dapat terjangkau.

"Selain itu, seluruh sektor dikuasasi oleh asing dan pemerintah seharusnya mengambil alih sektor ekonomi vital yang dikuasai oleh negara," kata Iwan.

Para buruh juga menolak sikap perusahaan yang menolak keberadaan serikat pekerja dan menuding ada upaya kriminalisasi terhadap perburuhan oleh aparat penegak hukum. Buruh juga meminta pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak.

Buruh juga meminta pemerintah membangun industri nasional untuk kesejahteraan rakyat, meningkatkan produktivitas pertanian dengan ditunjang lahan-lahan pertanian bagi kesejateraan rakyat dan pendidikan murah bagi anak-anak kaum buruh. Buruh bertekad terus mengawal dan menentang semua kebijakan jika pemerintah tidak menghapus sistem kerja kontrak sebelum 2014.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Napi Bandar Narkoba Lapas Tangerang Sudah 2 Kali Kabur

Napi Bandar Narkoba Lapas Tangerang Sudah 2 Kali Kabur

Megapolitan
UPDATE 21 September: Pasien Covid-19 DKI Bertambah 1.310, Kasus Aktif 12.974

UPDATE 21 September: Pasien Covid-19 DKI Bertambah 1.310, Kasus Aktif 12.974

Megapolitan
Satpol PP Jaksel Tindak 34 Rumah Makan Pelanggar PSBB

Satpol PP Jaksel Tindak 34 Rumah Makan Pelanggar PSBB

Megapolitan
Pentolan Geng Pencopet Ditusuk Anggotanya karena Masalah Setoran

Pentolan Geng Pencopet Ditusuk Anggotanya karena Masalah Setoran

Megapolitan
Ada 46 Perusahaan di Kabupaten Bekasi Miliki Kasus Karyawan Terpapar Covid-19

Ada 46 Perusahaan di Kabupaten Bekasi Miliki Kasus Karyawan Terpapar Covid-19

Megapolitan
Bermalam Bersama Jasad Korban, Pelaku Mutilasi Sempat Main Game Online

Bermalam Bersama Jasad Korban, Pelaku Mutilasi Sempat Main Game Online

Megapolitan
Satpol PP Tangsel Kumpulkan Rp 2 Juta dari 40 Pelanggar Wajib Masker

Satpol PP Tangsel Kumpulkan Rp 2 Juta dari 40 Pelanggar Wajib Masker

Megapolitan
PHRI DKI Jakarta: 30 Hotel Siap Tampung Isolasi Pasien OTG Covid-19

PHRI DKI Jakarta: 30 Hotel Siap Tampung Isolasi Pasien OTG Covid-19

Megapolitan
9 PPSU Bukit Duri Positif Covid-19, Rekan Kerja dan Warga Patungan Beri Bantuan

9 PPSU Bukit Duri Positif Covid-19, Rekan Kerja dan Warga Patungan Beri Bantuan

Megapolitan
Muhamad Siap Dukung Keputusan Pemerintah jika Pilkada Tangsel Harus Ditunda

Muhamad Siap Dukung Keputusan Pemerintah jika Pilkada Tangsel Harus Ditunda

Megapolitan
Gugus Tugas: Klaster Covid-19 di Pabrik Epson Cikarang Berawal Kunjungan Kerja dari Luar

Gugus Tugas: Klaster Covid-19 di Pabrik Epson Cikarang Berawal Kunjungan Kerja dari Luar

Megapolitan
Sepekan Operasi Yustisi, Pelanggar Protokol Kesehatan Terbanyak Ada di Jakarta Pusat

Sepekan Operasi Yustisi, Pelanggar Protokol Kesehatan Terbanyak Ada di Jakarta Pusat

Megapolitan
Imam Budi Minta Kepastian Nasib Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19

Imam Budi Minta Kepastian Nasib Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Angkot Hanya Bisa Angkut 5 Penumpang Saat PSBB Jakarta, Melanggar Kena Sanksi hingga Rp 150 Juta

Angkot Hanya Bisa Angkut 5 Penumpang Saat PSBB Jakarta, Melanggar Kena Sanksi hingga Rp 150 Juta

Megapolitan
Polisi Periksa Rekaman CCTV Bandara Soetta Berkait Pelecehan Seksual Saat Rapid Test

Polisi Periksa Rekaman CCTV Bandara Soetta Berkait Pelecehan Seksual Saat Rapid Test

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X