Kompas.com - 16/09/2013, 14:33 WIB
Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2013). Mereka menuntut penghapusan kontrak kerja di perusahaan BUMN. KOMPAS.com/UMMI HADYAH SALEHRibuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2013). Mereka menuntut penghapusan kontrak kerja di perusahaan BUMN.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi unjuk rasa menuntut penghapusan kerja kontrak di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka berjalan dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Iwan selaku salah satu koordinator aksi dari KASBI wilayah Indramayu menuturkan, selama ini tidak ada kepastian kerja dan nasib pekerja alih daya (outsourcing). Hal itu ia alami selama 16 tahun bekerja di PT Pertamina. Selain penghapusan sistem kerja kontrak, para buruh juga meminta upah layak bagi buruh.

"Kami meminta agar BUMN segera menghapus sistem outsourcing bagi pekerja yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi di perusahaan BUMN," kata Iwan di depan Istana Merdeka, Senin (16/9/2013).

Selain itu, KASBI juga meminta jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat. Buruh juga menuntut subsidi untuk kebutuhan pokok, kesehatan, sandang, pangan, dan pendidikan sehingga harganya dapat terjangkau.

"Selain itu, seluruh sektor dikuasasi oleh asing dan pemerintah seharusnya mengambil alih sektor ekonomi vital yang dikuasai oleh negara," kata Iwan.

Para buruh juga menolak sikap perusahaan yang menolak keberadaan serikat pekerja dan menuding ada upaya kriminalisasi terhadap perburuhan oleh aparat penegak hukum. Buruh juga meminta pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak.

Buruh juga meminta pemerintah membangun industri nasional untuk kesejahteraan rakyat, meningkatkan produktivitas pertanian dengan ditunjang lahan-lahan pertanian bagi kesejateraan rakyat dan pendidikan murah bagi anak-anak kaum buruh. Buruh bertekad terus mengawal dan menentang semua kebijakan jika pemerintah tidak menghapus sistem kerja kontrak sebelum 2014.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan Perkantoran Tak Berfungsi

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan Perkantoran Tak Berfungsi

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 4 Kali Berturut-Turut

Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 4 Kali Berturut-Turut

Megapolitan
Pengunjung Pasar Anyar dan Pasar Poris Diimbau Pakai PeduliLindungi

Pengunjung Pasar Anyar dan Pasar Poris Diimbau Pakai PeduliLindungi

Megapolitan
Hasil Olah TKP, Kecepatan Bus Transjakarta Saat Tabrakan di Cawang 55,4 Km Per Jam

Hasil Olah TKP, Kecepatan Bus Transjakarta Saat Tabrakan di Cawang 55,4 Km Per Jam

Megapolitan
Ini Nomor Kontak Darurat bagi Warga yang Terkena Bencana di Kota Tangerang

Ini Nomor Kontak Darurat bagi Warga yang Terkena Bencana di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim Capaian Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Capai 71,85 Persen

Pemkot Bekasi Klaim Capaian Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Capai 71,85 Persen

Megapolitan
Dimulai di Era Ahok, Kini Anies Lanjutkan Kerja Sama dengan NTT untuk Pengadaan Daging Sapi

Dimulai di Era Ahok, Kini Anies Lanjutkan Kerja Sama dengan NTT untuk Pengadaan Daging Sapi

Megapolitan
Jasad Seorang Pria Ditemukan di Bak Mobil Pikap, Awalnya Dikira Sedang Tiduran

Jasad Seorang Pria Ditemukan di Bak Mobil Pikap, Awalnya Dikira Sedang Tiduran

Megapolitan
1,8 Juta Warga Belum Divaksin, Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Vaksinasi Malam Hari

1,8 Juta Warga Belum Divaksin, Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Vaksinasi Malam Hari

Megapolitan
Update 6 Korban Kecelakaan Transjakarta yang Dirawat di RSUD Budhi Asih, 2 Orang Boleh Pulang

Update 6 Korban Kecelakaan Transjakarta yang Dirawat di RSUD Budhi Asih, 2 Orang Boleh Pulang

Megapolitan
Pelaku Masturbasi di Jok Motor Milik Perempuan Diperiksa Kejiwaannya

Pelaku Masturbasi di Jok Motor Milik Perempuan Diperiksa Kejiwaannya

Megapolitan
Update Covid-19 di Jakarta, Tak Ada Lagi RT Zona Merah dan DKI Catat Nol Kematian

Update Covid-19 di Jakarta, Tak Ada Lagi RT Zona Merah dan DKI Catat Nol Kematian

Megapolitan
Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta, Dinkes DKI Sebut Belum Tentu dari Konsumsi Obat

Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta, Dinkes DKI Sebut Belum Tentu dari Konsumsi Obat

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta: Duduk di Belakang Terpental ke Tengah hingga Bunyi Dentuman

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta: Duduk di Belakang Terpental ke Tengah hingga Bunyi Dentuman

Megapolitan
Berubah Pakai Data Dukcapil, Depok Akan Kurangi Target Vaksinasi Covid-19

Berubah Pakai Data Dukcapil, Depok Akan Kurangi Target Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.