Kompas.com - 17/09/2013, 07:12 WIB
Pengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari. KOMPAS / AGUS SUSANTOPengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari.
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemerintah pusat diminta ikut memikirkan dampak penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam kebijakan mobil murah ramah lingkungan. Aturan itu tidak saja memanjakan konsumen, tetapi juga memperparah kemacetan di Jakarta yang penanganannya tidak mendapat kontribusi pusat.

"Sudah pasti konsumen senang dengan hadirnya mobil murah (LCGC), apalagi ramah lingkungan. Industri otomotif juga akan semakin bergairah, tetapi apakah dampak lain sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Andi Baso, Senin (16/9), di Jakarta.

Jakarta sudah penuh sesak dengan mobil. Sebelum ada mobil murah saja, jalanan Jakarta sudah sesak dengan kendaraan. "Saya yakin kepadatan lalu lintas akan semakin parah di Jakarta," ujar Andi.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin industri otomotif tumbuh semakin pesat di Jakarta dengan adanya program mobil murah dan ramah lingkungan. "Bagaimana tidak tumbuh, pasar mobil paling besar di Jabodetabek. Tetapi, masalah macet juga ikut tumbuh," katanya.

Menurut Basuki, warga yang perekonomiannya naik pasti membeli mobil dan mereka berhak untuk membeli mobil. Namun, jika hal tersebut menjadi alasan utama produksi mobil murah, itu tidak tepat.

"Alasan utamanya bukan itu. Kalau dilihat upah minimum Provinsi DKI Rp 2,2 juta. Apa iya bisa membeli mobil? Yang beli kelas menengah juga nantinya. Padahal, sudah ada subsidi untuk bahan bakar minyak. Jadi dobel insentifnya, kan?" ujar Basuki.

Jika ingin seimbang dan adil, lanjutnya, pemerintah pusat harus menghapus subsidi bahan bakar minyak. Dana itu dialihkan untuk membangun transportasi massal yang andal.

Membatasi gerak

Basuki menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta terus menggodok kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor saat mobil murah mulai berdatangan di Jakarta. "Tahun depan mobil-mobil itu datang. Jadi, kami kejar-kejaran dengan kedatangannya," katanya.

Akhir tahun ini akan datang armada baru 400 bus sedang dan 400 bus transjakarta. Zonasi tarif parkir juga akan diberlakukan sekitar tahun depan. Tarif parkir di tengah kota bisa minimal Rp 6.000-Rp 8.000 per jam. Selain itu, pemberlakuan sistem jalan berbayar elektronik juga bakal dipercepat di jalan-jalan utama kota Jakarta.

Harapannya, warga akan berpikir ulang untuk naik mobil di dalam kota. Bukan hanya itu, pemerintah pusat diminta tidak diskriminatif. "Pajak untuk mobil angkutan umum sebaiknya dikurangi hingga nol persen. Dengan demikian, ada keberpihakan yang sama antara mobil ramah lingkungan dan mobil angkutan umum," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menengok Pencakar Langit Tertinggi di Indonesia, Autograph Tower Masuk Kategori “Supertall”

Menengok Pencakar Langit Tertinggi di Indonesia, Autograph Tower Masuk Kategori “Supertall”

Megapolitan
Satgas Depok Rekomendasikan PTM Dibagi 2 Sesi, Kapasitas Masing-masing 50 Persen

Satgas Depok Rekomendasikan PTM Dibagi 2 Sesi, Kapasitas Masing-masing 50 Persen

Megapolitan
Ada 93 Kasus Omicron di Jaksel, Terbanyak di Kebayoran Baru

Ada 93 Kasus Omicron di Jaksel, Terbanyak di Kebayoran Baru

Megapolitan
Detik-detik Aksi Heroik Sopir Transjakarta Selamatkan Perempuan yang Hendak Bunuh Diri

Detik-detik Aksi Heroik Sopir Transjakarta Selamatkan Perempuan yang Hendak Bunuh Diri

Megapolitan
Warga Dengar Suara Ledakan dalam Kebakaran di Sawah Baru

Warga Dengar Suara Ledakan dalam Kebakaran di Sawah Baru

Megapolitan
Kebakaran Ruko di Pasar Cengkareng, Polisi: Dugaan Sementara karena Aliran Listrik

Kebakaran Ruko di Pasar Cengkareng, Polisi: Dugaan Sementara karena Aliran Listrik

Megapolitan
Jalan Berlubang di Kaliabang Bekasi Tak Kunjung Diperbaiki Ancam Keselamatan Pengendara

Jalan Berlubang di Kaliabang Bekasi Tak Kunjung Diperbaiki Ancam Keselamatan Pengendara

Megapolitan
Pemuda yang Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Kekasih di Tangsel Jadi Tersangka

Pemuda yang Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Kekasih di Tangsel Jadi Tersangka

Megapolitan
Sepekan PTM di Depok, 18 Sekolah Ditutup karena 197 Siswa dan Guru Terpapar Covid-19

Sepekan PTM di Depok, 18 Sekolah Ditutup karena 197 Siswa dan Guru Terpapar Covid-19

Megapolitan
Semua Laga International Youth Championship 2021 Digelar di JIS

Semua Laga International Youth Championship 2021 Digelar di JIS

Megapolitan
Kapasitas PTM Bisa Dikurangi 50 Persen jika DKI Jakarta Terapkan PPKM Level 3

Kapasitas PTM Bisa Dikurangi 50 Persen jika DKI Jakarta Terapkan PPKM Level 3

Megapolitan
Warga Berkerumun, Petugas Terhambat Padamkan Kebakaran di Mangga Besar

Warga Berkerumun, Petugas Terhambat Padamkan Kebakaran di Mangga Besar

Megapolitan
Pemkot Jaksel Terapkan OTT, Warga yang Tepergok Buang Sampah Sembarangan Didenda hingga Rp 500.000

Pemkot Jaksel Terapkan OTT, Warga yang Tepergok Buang Sampah Sembarangan Didenda hingga Rp 500.000

Megapolitan
Panitia Formula E Jakarta Studi Banding ke Diriyah, Anggota DPRD DKI Anggap Boros Uang dan Waktu

Panitia Formula E Jakarta Studi Banding ke Diriyah, Anggota DPRD DKI Anggap Boros Uang dan Waktu

Megapolitan
Pemprov DKI Luncurkan 60 Unit Angkot Ber-AC di Stasiun Gondangdia

Pemprov DKI Luncurkan 60 Unit Angkot Ber-AC di Stasiun Gondangdia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.