Kebijakan Mobil Murah Juga Bikin Puyeng Gubernur Bangkok

Kompas.com - 19/09/2013, 15:27 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) dan Gubernur Bangkok Sukhumband Paribatra (tengah) melakukan pertemuan di Balaikota Jakarta, Selasa (17/9/20130. Mereka saling belajar penyelesaian permasalahan yang ada di masing-masing kotanya. Fabian Januarius KuwadoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) dan Gubernur Bangkok Sukhumband Paribatra (tengah) melakukan pertemuan di Balaikota Jakarta, Selasa (17/9/20130. Mereka saling belajar penyelesaian permasalahan yang ada di masing-masing kotanya.
|
EditorEko Hendrawan Sofyan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan mobil murah untuk rakyat yang akan dijalankan  Pemerintah Indonesia rupanya telah dijalankan di Thailand. Bukannya senang, pemerintah daerah justru dibikin puyeng dengan kebijakan pemerintah pusat yang membuat jalanan makin padat dan kemacetan pun kian tak terhindarkan.

Hal inilah yang dikeluhkan Gubernur Bangkok MR Sukhumband Paribatra saat ditemui di JW Marriott dalam acara Meeting of the Governors or Majors of the Capitals of ASEAN, Kamis (19/9/2013).  

Sukhumband mengatakan, pemerintah pusat mulai menerapkan kebijakan harga terjangkau bagi kendaraan tertentu. "Akibatnya, mulai tahun lalu (2012) sampai tahun ini (2013), 700.000 hingga 800.000 mobil bertambah di jalanan Bangkok," ujarnya.

Jakarta dan Bangkok di mata Sukhumband memiliki kesamaan, yakni sama-sama dihadapkan pada kondisi jalan raya yang penuh sesak. Kondisi ini pula yang membuatnya merasa dekat dengan Jakarta.
 
Ia juga bisa merasakan betapa pusingnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ketika harus dihadapkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Untuk itu, Joko Widodo dituntut untuk berpikir cerdik agar programnya tetap berjalan tanpa harus berbenturan dengan kebijakan pusat.  

Berbeda dengan Jakarta, Sukhumband mengaku lega, mengingat di Bangkok telah dibangun Sky Train yang dapat mengangkut 40 persen warga, sedangkan DKI Jakarta belum memilikinya. Oleh sebab itu, lanjut Sukhumband, tak ada jalan lain yang bisa dilakukan Jokowi agar segera membangun fasilitas transportasi massal lainnya sehingga warga beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal. Dengan begitu, permasalahan kemacetan pun dapat teratasi.

"Program kita sekarang dalam waktu 10 tahun, kami akan memiliki 400 kilometer railway. Dalam 20 tahun, semoga lebih dari itu," ujarnya dengan yakin.

Di tengah-tengah upaya Jokowi-Basuki meniadakan kemacetan dengan mengadakan transportasi umum pada akhir 2013 dan awal 2014, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau LCGC.

Ini yang membuat batu sandungan bagi pemerintahan Jokowi-Basuki dalam mengurai benang kusut persoalan kemacetan di Jakarta. "Saya tegaskan, mobil murah itu enggak benar, apa lagi?" tegas Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Palsukan Buku KIR, Ayah dan Anak Ini Rugikan Negara Rp 10 Miliar

Palsukan Buku KIR, Ayah dan Anak Ini Rugikan Negara Rp 10 Miliar

Megapolitan
[BERITA FOTO] Kondisi Kantor Penyelenggara Pernikahan di Pulogadung yang Terbakar dan Tewaskan Seorang Pegawai

[BERITA FOTO] Kondisi Kantor Penyelenggara Pernikahan di Pulogadung yang Terbakar dan Tewaskan Seorang Pegawai

Megapolitan
Soal Ayah Perkosa Anak Tiri di Tangsel, Kak Seto Ingatkan Polisi Tak Tebang Pilih Kasus

Soal Ayah Perkosa Anak Tiri di Tangsel, Kak Seto Ingatkan Polisi Tak Tebang Pilih Kasus

Megapolitan
Pendaftaran CPNS 2019, Pemprov DKI Siapkan Formasi untuk Disabilitas dan Lulusan Terbaik

Pendaftaran CPNS 2019, Pemprov DKI Siapkan Formasi untuk Disabilitas dan Lulusan Terbaik

Megapolitan
Kabur Setelah Serempet Kendaraan dengan Mobil, Polisi Diamuk Massa di Tanjung Barat

Kabur Setelah Serempet Kendaraan dengan Mobil, Polisi Diamuk Massa di Tanjung Barat

Megapolitan
Pendaftaran CPNS, Antrean SKCK di Polres Jaksel Ramai sejak Loket Belum Dibuka

Pendaftaran CPNS, Antrean SKCK di Polres Jaksel Ramai sejak Loket Belum Dibuka

Megapolitan
Kabel Menjuntai ke Tanah, Jalan Tanah Abang Timur Ditutup Sementara

Kabel Menjuntai ke Tanah, Jalan Tanah Abang Timur Ditutup Sementara

Megapolitan
Pengamat: Anies Masuk Daftar Calon yang Berpotensi Maju Pilpres 2024

Pengamat: Anies Masuk Daftar Calon yang Berpotensi Maju Pilpres 2024

Megapolitan
Pohon Tumbang Terjang Sejumlah Wilayah di Kota Bogor

Pohon Tumbang Terjang Sejumlah Wilayah di Kota Bogor

Megapolitan
Pembangunan Trotoar Jakarta, Diprotes karena Telan Triliunan dan Alasan di Baliknya

Pembangunan Trotoar Jakarta, Diprotes karena Telan Triliunan dan Alasan di Baliknya

Megapolitan
Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus 02, Korban Gemetaran

Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus 02, Korban Gemetaran

Megapolitan
Proses Damai SMA Kolese Gonzaga dan Orangtua Murid Kian Menjelimet

Proses Damai SMA Kolese Gonzaga dan Orangtua Murid Kian Menjelimet

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Lowongan 3.958 CPNS, dari Tenaga Pendidikan hingga Kesehatan

Pemprov DKI Buka Lowongan 3.958 CPNS, dari Tenaga Pendidikan hingga Kesehatan

Megapolitan
Klaim Rizieq Shihab dapat Surat Cekal yang Dibantah Pemerintah Indonesia

Klaim Rizieq Shihab dapat Surat Cekal yang Dibantah Pemerintah Indonesia

Megapolitan
Polisi Sita Senjata Api dari Sopir yang Diamuk Massa di Poltangan karena Tabrak Lari

Polisi Sita Senjata Api dari Sopir yang Diamuk Massa di Poltangan karena Tabrak Lari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X