Kompas.com - 23/09/2013, 11:10 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
— ATN, orangtua seorang siswa yang bersekolah di salah satu SD swasta di kawasan Matraman, Jakarta Timur, mengaku telah dimintai uang untuk biaya ujian nasional dan try out. Untuk UN dikenakan Rp 300.000 per anak, sementara untuk try out Rp 250.000.

ATN mengaku memiliki bukti atas semua pembiayaan tersebut. Menurut dia, kejadian seperti itu telah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya. Sementara yang diketahui, seharusnya tidak dikenakan biaya.

"Ujian nasional itu gratis dong seharusnya, kan dari pemerintah. Masak tiap siswa dikenakan Rp 300.000 untuk soal dan macam lainnya," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (22/9/2013).

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan telah mengeluarkan instruksi untuk sekolah melakukan try out agar hasil UN menjadi bagus. Namun, dia tidak menyampaikan instruksi tentang biaya pelaksanaan try out.

Kemudian Taufik menjelaskan, selama menghadapi UN, semua SD melakukan try out antara enam hingga delapan kali. Di antara itu, try out resmi dari Dinas Pendidikan hanya dilaksanakan sekali dan bebas biaya karena telah dibiayai oleh APBD DKI. Untuk pelaksanaan try out yang lain, dilakukan oleh Sudin Pendidikan DKI, kecamatan, Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (FK3S), sanggar, dan sekolah itu sendiri.

"Untuk pelakanaan try out tersebut didanai secara bersama oleh sekolah dan dananya dikelola oleh FK3S," kata Taufik.

Besar dana tiap peserta didik untuk melaksanakan try out itu, lanjutnya, sedang ditelusuri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mantan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI itu memberikan gambaran, biaya try out di tingkat SMK yang pembiayaannya di luar APBD sebesar Rp 10.000 per try out. Dana tersebut, kata dia, dikelola oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kejuruan (K3SK). K3SK merupakan lembaga resmi. Di SD, lembaga itu bernama FK3S. Lembaga itu merupakan asosiasi kepala sekolah.

Sementara untuk SMP, nama asosiasinya adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, dan untuk SMA nama asosiasinya adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA.

Isu pelaksanaan try out di SD swasta daerah Matraman itu, lanjutnya, perlu diteliti kembali dengan obyektif dan akurat. Menurut Taufik, apabila disebutkan ada petugas dari Dinas Pendidikan, sebaiknya ATN menyebutkan siapa nama petugas Dinas Pendidikan DKI dan apa jabatannya.

Ia juga mengimbau kepada kepala sekolah untuk memberikan data secara jelas dan menyampaikan rincian pembiayaannya dengan akurat serta tanda terimanya. Sekolah swasta, ujarnya, memiliki keleluasaan dalam partisipasi orangtua, walau sekolahnya sudah menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Oleh karena itu, menurut Taufik, pihak kepala sekolah yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan tersebut.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Megapolitan
UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

Megapolitan
Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Kasus Covid-19 Jakarta Bertambah 8.360

UPDATE 24 Juli: Kasus Covid-19 Jakarta Bertambah 8.360

Megapolitan
BP2MI Protes, Beberkan Perlakuan Imigrasi Malaysia yang Sita Barang TKI

BP2MI Protes, Beberkan Perlakuan Imigrasi Malaysia yang Sita Barang TKI

Megapolitan
Dua Pencuri Motor Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan Tangerang

Dua Pencuri Motor Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan Tangerang

Megapolitan
Depok Punya Mobil Tes Swab Covid-19, Idris Targetkan 20.000 Pemeriksaan per Bulan

Depok Punya Mobil Tes Swab Covid-19, Idris Targetkan 20.000 Pemeriksaan per Bulan

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 4.534 Orang

Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 4.534 Orang

Megapolitan
Tren Covid-19 di Jakarta Jelang Berakhirnya PPKM Level 4: Kasus Harian Melandai, Testing Menurun, hingga Rekor Angka Kematian

Tren Covid-19 di Jakarta Jelang Berakhirnya PPKM Level 4: Kasus Harian Melandai, Testing Menurun, hingga Rekor Angka Kematian

Megapolitan
Sopir Ojol di Jakbar Sepakat Tak Ikut Aksi 'Jokowi End Game'

Sopir Ojol di Jakbar Sepakat Tak Ikut Aksi "Jokowi End Game"

Megapolitan
Ketika Sindikat Tes PCR Palsu Beroperasi di Bandara Halim, 8 dari 11 Surat Lolos Pemeriksaan

Ketika Sindikat Tes PCR Palsu Beroperasi di Bandara Halim, 8 dari 11 Surat Lolos Pemeriksaan

Megapolitan
Viral Video Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Satpol PP: Kami Sisir Sudah Kosong

Viral Video Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Satpol PP: Kami Sisir Sudah Kosong

Megapolitan
Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok dengan Warga di Cengkareng, Pelaku Minta Maaf

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok dengan Warga di Cengkareng, Pelaku Minta Maaf

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X