Basuki Sebar "Utusan" Kumpulkan Keluhan Warga

Rupanya, Basuki memiliki cara jitu untuk membaca keluhan dan problem warga serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, terutama permasalahan yang disebabkan oleh birokrasi pemerintahan DKI.

Bagaimana caranya? Ia menerjunkan beberapa orang kepercayaannya atau yang dikenal dengan staf pribadinya untuk langsung turun ke lapangan, mendengarkan keluhan warga, dan menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepadanya.

Adalah Yudha Permana (35), salah seorang staf Basuki yang telah diamanatkan untuk menampung aspirasi warga di lapangan. Kepada Kompas.com, ia menceritakan, salah satu cara untuk menampung aspirasi warga adalah dengan mendatangi warga langsung dan menyosialisasikan program-program unggulan Pemprov DKI. Sosialisasi itu biasanya dihadiri oleh para ketua RT, ketua RW, lurah dari sebuah kelurahan, petugas puskesmas, dan ibu-ibu PKK.

Mengatasnamakan sebagai perwakilan Pemprov DKI, Yudha dan staf lainnya menyosialisasikan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, dan program pengaduan melalui Lapor! Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

"Kita datangi ke lingkungan warga yang mau warganya disosialisasikan, karena banyak warganya yang belum paham benar apa itu program KJS, KJP, dan Lapor," kata Yudha yang telah sembilan bulan bekerja sebagai staf khusus Wakil Gubernur.

Sosialisasi kepada warga itu rutin dilaksanakan mulai Februari 2013. Hingga kini, pria kelahiran Jakarta, 18 Maret 1978, itu telah menyosialisasikan program unggulan di 53 lokasi di Ibu Kota. Tak sedikit dari sosialisasi itu yang merupakan undangan ketua RT maupun ketua RW untuk menjelaskan program-program Pemprov DKI kepada warga.

Yudha menjelaskan, setelah kegiatan sosialisasi program kepada warga usai, biasanya warga menggunakan kesempatan itu sebagai ajang menuangkan permasalahan mereka dan meminta Pemprov DKI menyelesaikannya. Ia kemudian mendengarkan laporan-laporan warga untuk disampaikan kepada pihak terkait. Di sisi lain, ia juga menyarankan warga untuk melapor via SMS ke 1708 atau langsung datang mengajukan surat ke Balaikota Jakarta, di lantai 3.

Beberapa permasalahan yang masuk melalui SMS 1708, kata dia, telah berhasil diberikan solusi. Pengaduan warga melalui SMS itu kemudian didisposisi ke dinas-dinas terkait, sesuai dengan permasalahan dan tanggung jawabnya. Dengan pelaksanaan sosialisasi itu, kata dia, paling tidak, warga Jakarta jadi mengerti dapat mengadu ke mana saat ada permasalahan, baik via 1708 maupun ke Balaikota.

Gunakan dana operasional Wagub

Yudha menjelaskan, tak semua keluhan dikelola dengan menggunakan dana APBD DKI. Misalnya saja, ada warga yang meminta bantuan pendidikan, tetapi menuntut ilmu di sekolah swasta.

Permasalahan itu akan menggunakan dana operasional Wakil Gubernur DKI. Untuk diketahui, dalam kepemimpinan Jokowi-Basuki, dana operasional mereka tiap bulannya dibagi 60 persen untuk Jokowi dan sisanya untuk Basuki. Sedangkan keluhan-keluhan seperti KJS, KJP, sampah, ataupun jalan rusak, menggunakan APBD DKI dan anggaran pos dinas.