Rencana Jokowi Revisi Pajak Warteg Warisan Foke Dapat Dukungan

Kompas.com - 07/10/2013, 07:42 WIB
Ilustrasi Warung Tegal. KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANIlustrasi Warung Tegal.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Gubernur DKI Joko Widodo merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2011 mengenai pajak restoran pedagang Warteg disambut baik anggota DPRD DKI. Proses revisi itu pun diprediksi tak memakan waktu yang panjang.

Anggota DPRD DKI Komisi B bidang Perekonomian, Taufik Azhar, mengatakan sepakat dengan dasar pemikiran Joko Widodo yang melandasi rencana revisi perda tersebut. Ia setuju jika obyek pajak yang harus diprioritaskan adalah usaha berskala besar, bukan sebaliknya.

"Benar apa yang Pak Gubernur katakan kemarin, seharusnya dibedakan antara (usaha) kecil dan besar," ujar politisi Partai Golkar tersebut saat dihubungi wartawan, Minggu (6/10/2013).

Menurut Taufik, tak etis jika pemerintah daerah turut mengambil pajak dari usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp 200 juta per tahunnya, sesuai dengan amanat perda. Meski pajak tetap dibebankan kepada konsumen warteg, kondisi itu pun tidak sesuai, mengingat konsumen warteg kebanyakan berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Seharusnya, lanjut Taufik, usaha yang memiliki omzet Rp 200 juta per tahunlah yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika begitu, maka roda ekonomi bawah tetap berjalan baik.

Belum dibicarakan

Anggota DPRD Komisi B, S Andyka, mengatakan tidak mengetahui rencana Jokowi merevisi perda tersebut. Hingga saat ini, usulan revisi belum ada dalam jadwal pembahasan di tingkat legislasi daerah. Kendati demikian, ia mendukung rencana Jokowi.

Andyka juga yakin, semua pihak mendukungnya. "Jika revisi ini memang niatnya membantu para pengusaha kecil seperti warteg, saya yakin akan mendapat banyak dukungan. Tapi tetap, Gubernur harus komunikasi dengan dewan," ujarnya.

Selain pro-rakyat, lanjut Andyka, revisi Perda tersebut terbilang cukup mudah. Pasalnya, revisi dipastikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda tersebut diketahui merupakan turunan undang-undang ini.

Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran terhadap Pedagang Warteg ditelurkan oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo. Dengan itu, para pedagang warteg yang beromzet Rp 540.000 sehari atau Rp 200 juta setahun dikenai pajak 10 persen.

Sejumlah pihak mengkritik bahwa penerapan perda itu akan menyulitkan masyarakat yang kelaparan dan butuh makanan murah. Oleh sebab itu, penerapan perda tersebut pun terpaksa ditunda hingga Jokowi mewacanakan revisi, Minggu kemarin.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Megapolitan
Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Megapolitan
Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Megapolitan
Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Megapolitan
Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Megapolitan
Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

Megapolitan
17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

Megapolitan
Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Megapolitan
Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Megapolitan
Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X