Kompas.com - 07/10/2013, 07:42 WIB
Ilustrasi Warung Tegal. KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANIlustrasi Warung Tegal.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Gubernur DKI Joko Widodo merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2011 mengenai pajak restoran pedagang Warteg disambut baik anggota DPRD DKI. Proses revisi itu pun diprediksi tak memakan waktu yang panjang.

Anggota DPRD DKI Komisi B bidang Perekonomian, Taufik Azhar, mengatakan sepakat dengan dasar pemikiran Joko Widodo yang melandasi rencana revisi perda tersebut. Ia setuju jika obyek pajak yang harus diprioritaskan adalah usaha berskala besar, bukan sebaliknya.

"Benar apa yang Pak Gubernur katakan kemarin, seharusnya dibedakan antara (usaha) kecil dan besar," ujar politisi Partai Golkar tersebut saat dihubungi wartawan, Minggu (6/10/2013).

Menurut Taufik, tak etis jika pemerintah daerah turut mengambil pajak dari usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp 200 juta per tahunnya, sesuai dengan amanat perda. Meski pajak tetap dibebankan kepada konsumen warteg, kondisi itu pun tidak sesuai, mengingat konsumen warteg kebanyakan berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Seharusnya, lanjut Taufik, usaha yang memiliki omzet Rp 200 juta per tahunlah yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika begitu, maka roda ekonomi bawah tetap berjalan baik.

Belum dibicarakan

Anggota DPRD Komisi B, S Andyka, mengatakan tidak mengetahui rencana Jokowi merevisi perda tersebut. Hingga saat ini, usulan revisi belum ada dalam jadwal pembahasan di tingkat legislasi daerah. Kendati demikian, ia mendukung rencana Jokowi.

Andyka juga yakin, semua pihak mendukungnya. "Jika revisi ini memang niatnya membantu para pengusaha kecil seperti warteg, saya yakin akan mendapat banyak dukungan. Tapi tetap, Gubernur harus komunikasi dengan dewan," ujarnya.

Selain pro-rakyat, lanjut Andyka, revisi Perda tersebut terbilang cukup mudah. Pasalnya, revisi dipastikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda tersebut diketahui merupakan turunan undang-undang ini.

Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran terhadap Pedagang Warteg ditelurkan oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo. Dengan itu, para pedagang warteg yang beromzet Rp 540.000 sehari atau Rp 200 juta setahun dikenai pajak 10 persen.

Sejumlah pihak mengkritik bahwa penerapan perda itu akan menyulitkan masyarakat yang kelaparan dan butuh makanan murah. Oleh sebab itu, penerapan perda tersebut pun terpaksa ditunda hingga Jokowi mewacanakan revisi, Minggu kemarin.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Megapolitan
Kadisdik DKI: Seluruh Proses PPDB Tahun Ajaran Baru 2021 Dilaksanakan Secara Online

Kadisdik DKI: Seluruh Proses PPDB Tahun Ajaran Baru 2021 Dilaksanakan Secara Online

Megapolitan
Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Megapolitan
Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Megapolitan
Update 7 Mei: Total Kasus Covid-19 di Tangerang Selatan Capai 11.005

Update 7 Mei: Total Kasus Covid-19 di Tangerang Selatan Capai 11.005

Megapolitan
Tepergok Belanja Pakai Uang Palsu, Pembeli di Pasar Agung Depok Ditangkap

Tepergok Belanja Pakai Uang Palsu, Pembeli di Pasar Agung Depok Ditangkap

Megapolitan
Jadwal Lengkap PPDB Online DKI Jakarta SD, SMP dan SMA Tahun Ajaran Baru 2021

Jadwal Lengkap PPDB Online DKI Jakarta SD, SMP dan SMA Tahun Ajaran Baru 2021

Megapolitan
Warga Kota Tangerang Diimbau Shalat Idul Fitri di Rumah Bersama Keluarga Masing-masing

Warga Kota Tangerang Diimbau Shalat Idul Fitri di Rumah Bersama Keluarga Masing-masing

Megapolitan
Sulit Bedakan Pemudik Lokal dan Pekerja, Dishub DKI Minta Kesadaran Masyarakat

Sulit Bedakan Pemudik Lokal dan Pekerja, Dishub DKI Minta Kesadaran Masyarakat

Megapolitan
Patuhi Aturan, Kios Blok B Pasar Tanah Abang Tutup Pukul 16.00 WIB

Patuhi Aturan, Kios Blok B Pasar Tanah Abang Tutup Pukul 16.00 WIB

Megapolitan
Pemprov DKI: Perjalanan Mudik Dilarang di Kawasan Aglomerasi, Bekerja Boleh

Pemprov DKI: Perjalanan Mudik Dilarang di Kawasan Aglomerasi, Bekerja Boleh

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 dari 19 Pelaku Penyerangan Kafe di Tanjung Priok yang Tewaskan Satu Orang

Polisi Tangkap 3 dari 19 Pelaku Penyerangan Kafe di Tanjung Priok yang Tewaskan Satu Orang

Megapolitan
Pemkot Bogor Pertimbangkan Tutup Tempat Wisata Saat Libur Lebaran

Pemkot Bogor Pertimbangkan Tutup Tempat Wisata Saat Libur Lebaran

Megapolitan
Tangsel Perketat Prokes di Lingkungan Rumah Penyintas Covid-19 dari Virus Corona Varian B.1.617

Tangsel Perketat Prokes di Lingkungan Rumah Penyintas Covid-19 dari Virus Corona Varian B.1.617

Megapolitan
Lakukan Pelacakan, Pemkot Tangsel Pastikan Belum Temukan Kasus Baru B.1.617

Lakukan Pelacakan, Pemkot Tangsel Pastikan Belum Temukan Kasus Baru B.1.617

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X