Setahun Jokowi-Basuki, Pendapatan PBB Capai Rp 3,2 Triliun

Kompas.com - 16/10/2013, 09:20 WIB
Ilustrasi layanan perpajakan KONTAN/ Achmad FauziIlustrasi layanan perpajakan
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain penerapan sistem pajak online untuk pertama kalinya, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga melakukan pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI. Ternyata langkah itu berdampak baik pada pendapatan asli daerah (PAD) PBB yang meningkat.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi mengatakan apabila dibandingkan dengan PAD PBB di waktu yang sama saat dipungut oleh Ditjen Pajak tahun sebelumnya, ada peningkatan sekitar 30 persen. "Pendapatan PBB sekarang sudah mencapai Rp 3,2 triliun atau 87 persen dari target akhir tahun Rp 3,6 triliun," kata Iwan kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013) pagi ini.

Iwan menjelaskan, sejak tahun 1985, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985, PBB dipungut oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Pajak. Pemprov DKI juga menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pemungutan PBB dan akan disusul oleh kota lainnya di Indonesia.

Melalui aturan yang lama itu, Pemprov DKI hanya mendapatkan dana bagi hasil dari Ditjen Pajak hasil pembayaran PBB warga Jakarta. Di sisi lain, Iwan juga menjelaskan kalau Pemprov DKI telah memperpanjang waktu pembayaran PBB. Jatuh tempo pembayaran PBB tetap pada 28 Agustus 2013 lalu, namun denda sebesar 2 persen baru akan berlaku setelah 31 Desember 2013.

"Saya ambil kebijakan karena animo masyarakat yang tinggi, ada musibah banjir dan kebakaran, denda pembayaran PBB, saya hapuskan sampai 31 Desember 2013," kata Iwan.

Dengan adanya sanksi denda tersebut, Iwan mengharapkan animo masyarakat semakin tinggi untuk membayar pajak, dan akhirnya berdampak pada pendapatan daerah. Jumlah pendapatan daerah itu didapatkan dari 1,2 wajib pajak pembayar PBB.

Saat ini, hanya ada tiga bank yang melayani pembayaran PBB, yaitu Bank DKI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. Masyarakat juga dapat membayar PBB di Kantor Pos.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan DPP DKI untuk menagih pembayaran PBB sebelum jatuh tempo dengan mempercepat unit-unit pembayaran keliling. Seperti, mengerahkan mobil pos keliling dan mobil bank keliling. Sehingga, masyarakat tidak kesulitan untuk membayar PBB.

Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan hingga 28 Agustus 2013 lalu, Bank DKI telah menerima pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2) dari 970.744 wajib pajak dengan transaksi mencapai Rp 2,60 triliun.

"Terjadi jumlah lonjakan jumlah transaksi. Selama Agustus saja, Bank DKI melayani hingga 306 ribu wajib pajak," kata Eko.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Megapolitan
Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Megapolitan
Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Megapolitan
Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Megapolitan
4 Fakta Penangkapan Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

4 Fakta Penangkapan Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

Megapolitan
Banyak Kantor Tak Patuhi Aturan 50 Persen Pegawai Bekerja, Pemprov DKI Sebut Faktor Kejar Target

Banyak Kantor Tak Patuhi Aturan 50 Persen Pegawai Bekerja, Pemprov DKI Sebut Faktor Kejar Target

Megapolitan
TACB Minta Pemkot Bekasi Hentikan Proses Pembongkaran Struktur Bata yang Diduga Cagar Budaya

TACB Minta Pemkot Bekasi Hentikan Proses Pembongkaran Struktur Bata yang Diduga Cagar Budaya

Megapolitan
Wifi Gratis untuk Sekolah Daring, Wali Kota Jakbar Harap Banyak Pihak Membantu

Wifi Gratis untuk Sekolah Daring, Wali Kota Jakbar Harap Banyak Pihak Membantu

Megapolitan
Babak Baru Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro Setelah Viral di Media Sosial

Babak Baru Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro Setelah Viral di Media Sosial

Megapolitan
Fakta Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Fakta Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dalih Polisi Baru Tangkap Pemerkosa di Bintaro Setelah Viral | 28 RW Zona Merah di Bekasi

[POPULER JABODETABEK] Dalih Polisi Baru Tangkap Pemerkosa di Bintaro Setelah Viral | 28 RW Zona Merah di Bekasi

Megapolitan
Lima Fakta Sidang Perdana Putra Siregar: Beli Handphone Ilegal hingga Penyitaan

Lima Fakta Sidang Perdana Putra Siregar: Beli Handphone Ilegal hingga Penyitaan

Megapolitan
Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, ASN di Kota Tangerang Dilatih Berkebun

Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, ASN di Kota Tangerang Dilatih Berkebun

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Buka Proses Belajar Tatap Muka di Pesantren

Pemprov DKI Belum Buka Proses Belajar Tatap Muka di Pesantren

Megapolitan
Kolega Positif Covid-19, 75 Pegawai Giant Margo City Akan Swab Hari ini

Kolega Positif Covid-19, 75 Pegawai Giant Margo City Akan Swab Hari ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X