Basuki Malu DKI Tak Bisa Jadi Contoh Provinsi Lain

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Jakarta belum dapat menjadi barometer kesuksesan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI atas evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

"Kita agak malu, ternyata di Pemprov DKI yang kita harapkan menjadi sebuah barometer untuk sebuah model, tidak bisa kita penuhi," kata Basuki saat memberikan pengarahan di Balaikota Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Basuki mengatakan, proses seleksi dan promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan lurah dan camat beberapa waktu lalu dilakukan untuk memperoleh sumber daya manusia (SDM) terbaik. Namun, ternyata sebagian besar hasil lelang jabatan itu tidak memuaskan.

Ia berharap, setelah pelaksanaan lelang jabatan, tidak ada lagi yang korupsi atau ditangkap polisi. Namun, baru-baru ini ada lurah yang tertangkap oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atas dugaan penyelewengan dana APBD DKI sebesar Rp 450 juta.

Dalam pengarahannya, Basuki mengatakan bahwa nilai-nilai proyek di Jakarta terlalu mahal. Ia mencontohkan, untuk membangun rumah sakit di Jakarta, biayanya bisa mencapai Rp 10 juta per meter persegi. Adapun pembangunan rumah sakit mewah dan lengkap di Solo hanya seharga Rp 6 juta per meter persegi.

"Jadi, benar apa kata orang, ketika kita cek ke lapangan, ternyata kontraktor yang menang itu mengalihkan pekerjaan kepada subkontraktor, jadi mutunya lebih rendah," kata Basuki.

Basuki menyebutkan, kontraktor pemenang proyek tersebut biasanya juga memenangi proyek-proyek lain pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Basuki meminta kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI untuk segera menyelesaikan program e-budgeting. Ia juga meminta untuk mempercepat proses pengadaan barang melalui e-catalog oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Dua hal itu diharapkan dapat mengurangi kegagalan lelang dan penggelembungan anggaran.