Jokowi Marah, Wali Kota Jaktim Panggil Kasudin UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto mengaku termotivasi dengan inspeksi mendadak (sidak) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal tersebut mendorong upaya adanya evaluasi bagi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di wilayahnya.

Jokowi sebelumnya menilai PTSP di wilayah Jakarta Timur masih berjalan lambat. "Ini memotivasi kita. Karena menurut saya pelayanan adalah hal yang sangat mendasar, Pak Jokowi ingin perbaiki," kata Krisdianto, saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat (18/10/2013) sore.

Menurut Krisdianto, ketika Gubernur datang melakukan pengecekan di PTSP, Jokowi kecewa dengan kecepatan pelayanan tanda daftar perusahaan (TDP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP) di sana.

Jokowi, menurutnya, ingin agar pelayanan TDP dan SIUP bisa diurus dengan waktu yang tak terlalu lama. Selain itu, Krisdianto menuturkan, Jokowi juga memerintahkan agar operator komputer untuk kepengurusan SIUP dan TDP agar dipindahkan ke lantai satu, yang terletak di ruang Sudin UMKM.

Menurut Krisdianto, hal tersebut dilakukan agar pelayanan dapat lebih mudah dijangkau masyarakat. "Hari ini juga saya panggil Kasudin supaya diturunkan operator komputer di front office di lantai satu," ujar Krisdianto.

Krisdianto menambahkan, sebelumnya memang berbagai pelayanan di Jakarta Timur dilakukan secara terpisah di unit masing-masing. Namun, sejak dimulai program PTSP, Krisdianto mengatakan, hal itu untuk memudahkan koordinasi antarunit sehingga memudahkan pelayanan agar lebih cepat.

Sistem satu pintu tersebut, menurut Krisdianto, merupakan pilot project bagi seluruh wilayah DKI Jakarta. Jakarta Timur, lanjutnya, mendapat predikat pelayanan terbaik dari Ombudsman, pada tahun 2012 lalu.

Saat ini, ada sekitar 28 pelayanan yang berada dalam sistem satu pintu tersebut. "Pelayanan misalnya mengenai pemakaman, izin bukan apotek, klinik, dan UKM. Jadi hampir 28 pelayanan," ujarnya.