Buruh Blokade Pintu Pos 9 Terminal Peti Kemas Tanjung Priok

Dalam aksinya, selain menuntut kenaikan UMP 50 persen dan Rp 3,7 juta untuk DKI Jakarta, penghapusan sistem kerja outsourcing, jaminan sosial dan pendidikan gratis, mereka juga mengajukan tuntutan sektoral buruh transportasi pelabuhan dan pergudangan.

Selain itu, bersama Forum Buruh DKI Pelabuhan, mereka juga menuntut upah sektoral buruh transportasi pelabuhan-pergudangan, kepastian waktu bongkar muat di pelabuhan dan depo yang diwaktukan selama 60 menit, dan menghapus adanya pungutan liar dalam setiap proses bongkar muat pelabuhan dan depo.

Ilhamsyah, Ketua Umum Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia, mengatakan, buruh yang turun ke jalan berjumlah 1.200 buruh dari 23 perusahaan yang tergabung dalam SBTPI. Selain itu, ada 4.000 hingga 5.000 pekerja di lingkungan Jakarta International Container Terminal (JICT).

"Masih ada sekitar 10-15 persen lagi yang tidak terlibat aksi ini. Kalau untuk truk trailer, sama sekali tidak ada yang beroperasi, dan bila ada yang nekat dihalau kawan-kawan. Ada sekitar 30 mobil yang kaca spionnya dirusak karena nekat beroperasi," ujarnya.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Asep Adisaputra menegaskan bahwa kegiatan di dalam pelabuhan tidak terganggu dengan adanya aksi tersebut. Untuk melakukan pengamanan, pihaknya mengerahkan sebanyak 600 personel kepolisian.

Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas, yakni dengan mengalihkan akses masuk terminal peti kemas melalui pintu Pos 8 di Jalan RE Martadinata. Terkait lalu lintas, yang ingin menuju kawasan Cilincing diarahkan melalui Jalan Raya Plumpang.

Wilayah pelabuhan, menurutnya, merupakan wilayah terlarang untuk melakukan aksi. Oleh karena itu, kepolisian memberikan tempat untuk para buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu Pos 9, Jalan Jampea, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Pada intinya, mereka kita harapkan tertib dan semoga situasi tetap kondusif hingga sore nanti," ujarnya.