Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenang Jasa Telepon Umum...

Kompas.com - 05/01/2014, 09:51 WIB

”Saya pernah kehabisan baterai dan harus kasih kabar orang rumah. Cari-cari telepon umum enggak ada yang bisa. Kalau seperti itu, kerasa banget telepon umum masih sangat dibutuhkan. Harusnya masih tetap ada, ya,” ujar Florentina, karyawan sebuah bank swasta di Jakarta.

Benda koleksi

Telepon umum yang pernah berjaya itu kini menjadi benda sejarah. Kartu telepon menjadi koleksi langka. Banyak orang yang memburunya untuk melengkapi seri tertentu, terutama kartu edisi terbatas. Harga kartu telepon pun melonjak. Satu kartu limited edition ditawarkan Rp 500.000 hingga Rp 1 juta.

Olga Lydia, misalnya, mengumpulkan kartu telepon yang pernah ia gunakan. Biasanya, kartu telepon dibuat berseri dan dengan edisi yang terbatas. Ada juga fungsi edukasi dan kandungan nilai sejarah di dalamnya. Sejumlah koleksi masuk edisi terbatas, misalnya Air Show 1996 yang menggambarkan seri pesawat terbang Indonesia.

”Awalnya, saya hanya berpikir sayang kalau kartu telepon yang sudah habis pulsanya dibuang begitu saja. Akhirnya, setiap kartu yang pulsanya nol saya koleksi, terus tukar-menukar sama teman kuliah,” ujarnya.

Olga yang mengoleksi kartu telepon sejak kuliah juga memiliki kartu telepon edisi terbatas dari Australia, Thailand, dan Singapura. Selain berburu sendiri, ia juga titip kepada teman yang ke luar negeri agar membawakan kartu telepon. ”Semua istimewa,” ujarnya.

Selain Olga, Irmawan, warga Denpasar, Bali, juga mengoleksi kartu telepon. Bahkan, ia memasarkan koleksinya melalui situs jual beli di internet. Ada sekitar 80 kartu telepon yang ia kumpulkan pada saat bekerja di Singapura pada tahun 1996.

Menurut sejarawan Universitas Indonesia, JJ Rizal, telepon umum merupakan artefak sejarah, simbol modernitas, simbol kota. Ia memaparkan, Raden Ajeng Kartini dalam surat-suratnya menggambarkan zaman baru diwarnai modernitas yang ditandai dengan perkembangan kereta api, jaringan jalan yang luas, telepon, dan telegraf.

Simbol modernitas, termasuk telepon, semasa penjajahan Belanda kebanyakan menjadi milik kaum elite. Ketika muncul telepon umum, di benak masyarakat luas, telepon bukan lagi simbol elitis. Lalu datang masa ketika orang sudah memiliki telepon pribadi (ponsel). Saat itu telepon umum ditinggalkan dan bahkan tidak dirawat. ”Telepon umum sifatnya tidak personal, tidak individual. Orang tidak merasa memiliki,” ujar Rizal.

Kondisi itu diperburuk dengan kebiasaan sebagian besar masyarakat yang sangat mementingkan tampilan ketimbang fungsi. Keberadaan telepon umum yang kini terkesan dibiarkan mati perlahan-lahan seharusnya tetap dipertahankan. (SF)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com